Luhut: Semua Pejabat Harus Belanja Online Saat Sidang Kabinet Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak seluruh pejabat negara melakukan belanja produk dalam negeri melalui aplikasi daring serentak pada awal Juli 2020 mendatang.

Aksi ini merupakan bagian dari kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020.

"Nanti kita mau launching aplikasi pengadaan langsung untuk UMKM, kerja sama LKPP dengan e-commerce, semua pejabat negara harus belanja online pada sidang kabinet paripurna,"  ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Hari Terakhir Lapor Meteran Listrik ke PLN, Simak Caranya

"Ini meningkatkan belanja APBN untuk UMKM dan menunjukkan kampanye dukungan terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia," sambungnya.

Sejak diluncurkan 14 Mei 2020, Gerakan Bangga Buatan Indonesia dinilai telah menunjukkan hasil. Hingga saat ini kata Luhut, ada setengah juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah bertransformasi ke ekosistem digital.

"Kami kaget juga, dalam satu bulan sudah 500.000 lebih UMKM baru yang bergabung ke ekosistem digital dan penjualannya naik 2.100 persen," ujarnya.

Luhut mengatakan, pandemi virus corona (Covid-19) telah membuka mata banyak pihak termasuk pemerintah bahwa masih ada peluang yang bisa digali dari sektor UMKM.

Baca juga: Luhut: Memulihkan Ekonomi dan Menyelamatkan Nyawa Bisa Dilakukan Beriringan

Data pemerintah mencatat, ada 40 juta lebih UMKM di Indonesia. Sementara hanya 8 juta yang tergabung dalam ekosistem digital. Melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia, pemerintah mematok target 2 juta UMKM beralih ke ekosistem digital pada Desember 2020 mendatang.

Menurut Luhut, target 2 juta UMKM beralih ke e-commerce bukanlah perkara gampang. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah hingga swasta untuk menjadi pengasuh bagi UMKM di sekitarnya. 

"Dan itu sekarang jalan. Setelah target 2 juta UMKM tercapai, nanti kita serbu lagi. Dampak Covid-19 ini membuka mata kita. Sebenarnya banyak peluang yang selama ini belum disentuh. Makanya sekarang kita dorong gubernur, bupati, wali kota, ayo masuk kalian. Platformnya kan banyak, e-commerce semua bersatu padu," kata dia.

Baca juga: Jadi Direktur Telkom di Usia 33 Tahun, Apa yang Mau Dilakukan Fajrin Rasyid?

Mantan Menko Polhukam ini mengungkapkan, ada sedikit hambatan dalam proses migrasi UMKM untuk berjualan secara online. Misalnyaterkait mahalnya tarif internet hingga minimnya pelatihan yang diperoleh UMKM. Atas hal ini, Menko Luhut mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan bagi UMKM dan memberikan pelatihan bagi UMKM.

"Sekarang integrasi e-learning sudah mulai dilakukan. Tapi resminya akan diluncurkan awal Juli mendatang sekaligus paralel dilakukan pelatihan dengan akses informasi pada situs bangga buatan Indonesia. Hampir tak ada kendala dalam program ini. Kami kasih kemudahan supaya yang sudah masuk ke digital ini jangan keluar dari platform masing-masing," ucapnya.

Baca juga: Luhut Akui Hanya Orang Kaya dan Perusahaan Besar yang Gerakkan Ekonomi, padahal...