Kemenhub Wajibkan Operator Berkoordinasi dalam Memilih Penyedia Jasa Tes Corona

Kompas.com - 29/06/2020, 15:19 WIB
Foto dirilis Kamis (25/6/2020), memperlihatkan petugas melakukan tes cepat (Rapid Test) COVID-19 kepada warga yang terjaring razia pembatasan aktivitas malam hari di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur. Sekitar 4.312 aparat gabungan diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, yang tiga kawasan itu lebih dikenal dengan Surabaya Raya. ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOFoto dirilis Kamis (25/6/2020), memperlihatkan petugas melakukan tes cepat (Rapid Test) COVID-19 kepada warga yang terjaring razia pembatasan aktivitas malam hari di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur. Sekitar 4.312 aparat gabungan diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, yang tiga kawasan itu lebih dikenal dengan Surabaya Raya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan mewajibkan operator sarana maupun prasarana transportasi berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam memilih mitra kerja penyedia layanan  rapid tes dan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Kewajiban ini tertuang dalam surat Menteri Perhubungan kepada para operator sarana dan prasarana transportasi tertanggal 29 Juni 2020 dan merupakan kesepakatan antara Menteri Perhubungan dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Para operator sarana dan prasarana transportasi dapat melakukan kerjasama dengan para penyedia layanan fasilitas kesehatan/laboratorium untuk melaksanakan uji tes PCR atau tes cepat ( rapid test), dengan catatan mitra tersebut harus dikoordinasikan dengan Gugus Tugas,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Kemenhub: Sepeda Harus Diatur!

Adita menjelaskan, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan hasil pemeriksaan PCR dan rapid test, sekaligus mempermudah masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi massal.

Menurut dia, Kemenhub berkomitmen meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi massal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Di masa adaptasi kebiasaan baru ini kami ingin pengguna jasa tetap bisa bepergian namun tetap aman dari penularan Covid-19,” kata Adita.

Berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020, persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat yang akan bepergian dengan transportasi umum wajib menunjukkan hasil tes PCR dengan hasil negatif atau Rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 14 hari.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X