Modus Fintech Ilegal: Pinjaman Berbunga Tinggi dan Jangka Waktu Pembayaran Pendek

Kompas.com - 03/07/2020, 13:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 105 fintech peer to peer (P2P) lending ilegal sepanjang Juni 2020. Fintech ini menawarkan pinjaman pada masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di handphone.

Dengan demikian, ini menambah jumlah fintech P2P lending ilegal yang telah diblokir satgas waspada investasi sejak 2018 menjadi sebanyak 2.591 entitas.

"Jika melihat jumlah fintech P2P lending legal saat ini yang jumlahnya sekitar 159 entitas, keberadaan yang ilegal ini sangat besar dan merugikan," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam konferensi pers virtual, Jumat (3/7/2020).

Dia mengatakan, maraknya fintech P2P lending ilegal ini tak terlepas dari para pelaku yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Riset: Fintech Peer to Peer Lending Dorong Pertumbuhan UKM

"Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif," ujarnya.

Seolah-olah fintech ilegal ini memberikan angin segar ditengah kesulitan ekonomi tapi sebenarnya merugikan. Lantaran bunga yang dikenakan sangat tinggi dan jangka waktu pembayaran yang pendek.

Belum lagi, fintech ilegal selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Data tersebut berpotensi disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi peminjam saat masa penagihan.

"Mereka (fintech ilegal) suka sebarkan data pribadi dari para nasabah, yang membuat perasaan tidak enak pada nasabah (karena teror penagihan)," katanya.

Tak hanya merugikan masyarakat, kehadiran fintech P2P lending ilegal juga merugikan negara. Sebab tidak ada data jelas mengenai jumlah dana yang diterima masyarakat dan dari mana dana tersebut berasal.

"Tidak tahu dana-dana yang disalurkan fintech ilegal ini apakah dari pencucian uang. Ini kan sangat berbahaya," ujar dia.

Oleh sebab itu, Tongam mengimbau untuk masyarakat lebih waspada dengan sejumlah penawaran menggiurkan dari fintech P2P lending ilegal. Serta jangan mudah memberikan data pribadi yang bisa disalahgunakan para pelaku.

"Kami himbau untuk tidak akses fintech ilegal ini karena berbahaya," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

Whats New
Lowongan Kerja PT Dankos Farma untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Boleh Daftar

Lowongan Kerja PT Dankos Farma untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Boleh Daftar

Work Smart
Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Whats New
Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Rilis
Sri Mulyani Kasih Hadiah Uang Tunai 10 Provinsi yang Tekan Inflasi

Sri Mulyani Kasih Hadiah Uang Tunai 10 Provinsi yang Tekan Inflasi

Whats New
Gaji Tersendat, Guru PPPK dan Honorer di Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Gaji Tersendat, Guru PPPK dan Honorer di Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Whats New
Selamat dari Pailit, Garuda Mau Pakai Duit dari APBN untuk Rawat Pesawat

Selamat dari Pailit, Garuda Mau Pakai Duit dari APBN untuk Rawat Pesawat

Whats New
Resmikan Proyek QMB, Luhut: Kita Melihat Lahirnya Museum Industri Nikel yang Pertama Dalam Sejarah RI

Resmikan Proyek QMB, Luhut: Kita Melihat Lahirnya Museum Industri Nikel yang Pertama Dalam Sejarah RI

Whats New
Info Lengkap Pendataan Non ASN: Syarat, Dokumen, dan Tenggat Waktunya

Info Lengkap Pendataan Non ASN: Syarat, Dokumen, dan Tenggat Waktunya

Work Smart
Cerita Bos Garuda Turunkan Utang Miliaran Dollar AS, dari Pangkas Sewa Pesawat hingga Rute Terbang

Cerita Bos Garuda Turunkan Utang Miliaran Dollar AS, dari Pangkas Sewa Pesawat hingga Rute Terbang

Whats New
Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Whats New
Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Whats New
Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Whats New
Cara Cek Penerima BSU Tahap 3 yang Cair Pekan Ini

Cara Cek Penerima BSU Tahap 3 yang Cair Pekan Ini

Whats New
Sri Mulyani: APBN Agustus 2022 Surplus Rp 107,4 Triliun

Sri Mulyani: APBN Agustus 2022 Surplus Rp 107,4 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.