Tambahan Anggaran untuk Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/07/2020, 15:44 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj.

KOMPAS.com - Tidak heran apabila Presiden Joko Widodo geram melihat perkembangan pencairan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Semua peraturan terkait tambahan alokasi anggaran untuk mengatasi pandemic Covid-19 di Indonesia telah lama digulirkan.

Diawali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, yang kemudian diikuti dengan perubahan alokasi anggaran melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

Berdasasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan DPR 24 Juni 2020, serapan anggaran program PEN untuk bidang Kesehatan baru 4,68 persen, perlindungan sosial 34,06 persen serta bantuan sektoral dan pemda baru 4,01 persen.

Baca juga: Realisasi Anggaran PEN untuk Korporasi Masih 0 Persen, Ini Penjelasan Kemenkeu

 

Untuk masing-masing bidang tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari kementerian teknis tapi semua unit kerja terkait.

Seperti misalnya bidang Kesehatan, selain pemberian insentif bagi tenaga Kesehatan dan pembelian alat-alat Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, dalam alokasi anggaran tersebut terdapat pula pembelian Alat Pelindung Diri (APD) yang dilakukan oleh gugus tugas Covid-19, anggaran penanganan BPJS Kesehatan agar mampu membayar klaim rumah sakit, serta ada insentif pajak yang diberikan langsung ke rumah sakit untuk jasa kesehatan.

Sehingga proses pencairan anggaran ini memerlukan sinergi dan koordinasi yang erat di semua Lembaga.

Namun di balik kegeraman Pak Jokowi, beliau tetap menaruh perhatian besar terhadap kasus pandemi Covid-19 ini.

Untuk itu pemerintah melalui instrumen APBN menambah lagi alokasi belanjanya sehingga total belanja untuk mengatasi pandemi ini adalah Rp 695,2 triliun. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 25 Juni 2020.

Yang menjadi pokok perubahan adalah defisit tahun 2020 yang diperkirakan lebih tinggi dari sebelumnya di Perpres 54/2020, dari 5,07 persen PDB diperkirakan menjadi 6,34 persen.

Hal ini disebabkan pertama karena pendapatan negara diperkirakan menurun Rp60,9 triliun sebagai dampak perlambatan ekonomi dan pemberian insentif perpajakan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X