Tambahan Anggaran untuk Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/07/2020, 15:44 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj.

Yang kedua penggunaan alokasi belanja negara yang lebih tinggi Rp125,3 triliun untuk kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi nasional.

Dari total biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun tersebut; alokasinya terdiir dari bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp106,11 triliun, bantuan bagi UMKM sebesar Rp123,46 triliun, digunakan untuk pembiaayan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Baca juga: Anggota DPR Ini Kritisi PEN karena Ada Alokasi yang Cukup Menggelikan...

Selain itu, dalam Perpres nomor 72 Tahun 2020 tersebut juga terdapat pendelegasian kewenangan kepada Menkeu untuk menetapkan rincian lebih lanjut mengenai Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta pembiayaan anggaran serta pendelegasian kewenangan kepada Menkeu dalam hal pergeseran dan penggunaan pembiayaan anggaran.

Dua pendelegasian wewenang ini adalah bagian dari proses percepatan pencairan angaran sehingga seiring dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk bertindak extra ordinary.

Walaupun ada Perpres terbaru menyangkut perubahan APBN 2020 ini, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 (Perpres 54/2020), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Ada dua hal besar terkait perubahan anggaran ini. Yaitu di sisi pendapatan negara pemerintah memutuskan untuk melakukan perluasan dan perpanjangan kebijakan insentif pajak untuk dunia usaha sampai dengan bulan Desember 2020 (awalnya hanya sampai bulan September 2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Insentif tersebut berupa PPh 21 yang ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (untuk Alat Kesehatan dan percepatan restitusi PPN. Yang kedua adalah dari sisi belanja negara.

Terdapat tambahan belanja sekitar Rp 125,4 triliun yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Tambahan biaya tersebut antara lain digunakan untuk subsidi dan penjaminan bagi UMKM, perpanjangan bantuan sosial tunai dan diskon tarif listrik serta tambahan Dana Insentif Daerah untuk program PEN.

Melihat perkembangan dari APBN 2020, terlihat keseriusan pemerintah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat sekaligus mencapai stabilitas ekonomi.

Alokasi anggaran sudah tersedia dan dapat digunakan oleh masing-masing kementerian/Lembaga termasuk juga gugus tugas penanangan Covid-19 baik di pusat maupun di daerah.

Agar pencairannya dapat berjalan lancar, sebagaimana harapan Preiden Joko Widodo diperlukan upaya luar biasa atau extra ordinary sehingga meninggalkan prosedur yang berbelit-belit penuh birokrasi.

Cara ini dapat ditempuh antara lain dengan penmggunaan digitalisasi dan juga platform internet sehingga bisa terlepas dari proses yang manual.

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.