Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhatan Sri Mulyani, Sulitnya Membuat Kebijakan di Tengah Pandemi

Kompas.com - 04/07/2020, 19:17 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, sulitnya membuat kebijakan ditengah hantaman pandemi Covid-19. Wabah ini menjadi peristiwa yang tidak terprediksi dan seketika mengubah kondisi perekonomian.

Ia mengatakan, saat duduk di bangku kuliah rasanya mudah untuk menjelaskan, menganalisa, dan membahas berbagai topik perekonomian. Tapi realitanya, saat dihadapkan secara praktis untuk membuat kebijakan itu merupakan hal yang sulit karena ada banyak pertimbangan.

"Pada saat kita pembuat kebijakan, apalagi seperti sekarang ini ada Covid-19, kita sering tidak dihadapkan pada kemewahan dalam mendesain kebijakan dalam suasa yang tenang," katanya dalam acara peluncuran dan bedah buku 'Terobosan Menghadapi Perlambatan Ekonomi', Sabtu (4/7/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Dalam Membuat Keputusan, 5 Institusi "Melototin" Kita...

Ia mengatakan, pada masa sebelum pandemi, dunia dihebohkan dengan industri 4.0 di mana semua serba digitaliasi. Untuk menghadapi ini pemerintah pun fokus transformasi ekonomi digital sehingga bisa berdaya saing.

Sayangnya, tiba-tiba pandemi Covid-19 terjadi dan mengharuskan adanya perubahan besar dalam menetapkan kebijakan perekonomian.

"Lagi kita sibuk begitu (persiapkan masuk industri 4.0) kita tiba-tiba kena shock Covid-19 ini. Ini mengubah dan mereset semuanya," katanya.

Kondisi yang serba tidak pasti ini menjadi tantangan bagi dirinya dalam membuat kebijakan fiskal yang cepat dan tepat. Pemerintah harus mampu membuat penyesuaian dan memilih kebijakan yang tepat dari banyaknya pilihan kebijakan.

Pada masa ini, ia mengakui, banyaknya konflik yang muncul ketika membuat kebijakan.

"Covid-19 ini bisa dikatakan extraordinary dan unprecedented. Karena presedennya adalah 100 tahun yang lalu, dan saya enggak tahu kebijakan fiskal 100 tahun yang lalu itu bagaimana, yang jelas Indonesia 100 tahun lalu masih dalam penjajahan Belanda," kata Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani mengaku, dalam mengambil sebuah kebijakan dirinya berusaha mendengar semua aspirasi berbagai pihak, sehingga keputusan yang diambul memang benar-benar bisa berdampak pada masyarakat.

"Kami policy maker mendengar itu. Namun untuk bisa menetapkan policy seperti apa, itu kita dihadapkan pada constrain atau kendala, dan trade off. Jadi kita tidak dalam posisi untuk semuanya bisa dipilih tanpa ada kendala " katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Whats New
Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Whats New
Jadi BUMN Infrastruktur Terbaik di Indonesia, Hutama Karya Masuk Peringkat Ke-183 Fortune Southeast Asia 500

Jadi BUMN Infrastruktur Terbaik di Indonesia, Hutama Karya Masuk Peringkat Ke-183 Fortune Southeast Asia 500

Whats New
Mendag Zulhas Segera Terbitkan Aturan Baru Ekspor Kratom

Mendag Zulhas Segera Terbitkan Aturan Baru Ekspor Kratom

Whats New
Manfaatnya Besar, Pertagas Dukung Integrasi Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera-Jawa

Manfaatnya Besar, Pertagas Dukung Integrasi Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera-Jawa

Whats New
Soal Investor Khawatir dengan APBN Prabowo, Bos BI: Hanya Persepsi, Belum Tentu Benar

Soal Investor Khawatir dengan APBN Prabowo, Bos BI: Hanya Persepsi, Belum Tentu Benar

Whats New
Premi Asuransi Kendaraan Tetap Tumbuh di Tengah Tren Penurunan Penjualan, Ini Alasannya

Premi Asuransi Kendaraan Tetap Tumbuh di Tengah Tren Penurunan Penjualan, Ini Alasannya

Whats New
Hidrogen Hijau Jadi EBT dengan Potensi Besar, Pemerintah Siapkan Regulasi Pengembangannya

Hidrogen Hijau Jadi EBT dengan Potensi Besar, Pemerintah Siapkan Regulasi Pengembangannya

Whats New
Rupiah Masih Tertekan, Bank Jual Dollar AS Rp 16.600

Rupiah Masih Tertekan, Bank Jual Dollar AS Rp 16.600

Whats New
Freeport Akan Resmikan Smelter di Gresik Pekan Depan

Freeport Akan Resmikan Smelter di Gresik Pekan Depan

Whats New
Akhir Pekan, IHSG Mengawali Hari di Zona Hijau

Akhir Pekan, IHSG Mengawali Hari di Zona Hijau

Whats New
Ini Kendala Asuransi Rumuskan Aturan Baku Produk Kendaraan Listrik

Ini Kendala Asuransi Rumuskan Aturan Baku Produk Kendaraan Listrik

Whats New
Dokumen Tak Lengkap, KPPU Tunda Sidang Google yang Diduga Lakukan Monopoli Pasar

Dokumen Tak Lengkap, KPPU Tunda Sidang Google yang Diduga Lakukan Monopoli Pasar

Whats New
Bos Bulog Ungkap Alasan Mengapa RI Bakal Akuisisi Sumber Beras Kamboja

Bos Bulog Ungkap Alasan Mengapa RI Bakal Akuisisi Sumber Beras Kamboja

Whats New
Luhut Bantah Negara Tak Mampu Biayai Program Makan Siang Gratis

Luhut Bantah Negara Tak Mampu Biayai Program Makan Siang Gratis

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com