Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhatan Sri Mulyani, Sulitnya Membuat Kebijakan di Tengah Pandemi

Kompas.com - 04/07/2020, 19:17 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, sulitnya membuat kebijakan ditengah hantaman pandemi Covid-19. Wabah ini menjadi peristiwa yang tidak terprediksi dan seketika mengubah kondisi perekonomian.

Ia mengatakan, saat duduk di bangku kuliah rasanya mudah untuk menjelaskan, menganalisa, dan membahas berbagai topik perekonomian. Tapi realitanya, saat dihadapkan secara praktis untuk membuat kebijakan itu merupakan hal yang sulit karena ada banyak pertimbangan.

"Pada saat kita pembuat kebijakan, apalagi seperti sekarang ini ada Covid-19, kita sering tidak dihadapkan pada kemewahan dalam mendesain kebijakan dalam suasa yang tenang," katanya dalam acara peluncuran dan bedah buku 'Terobosan Menghadapi Perlambatan Ekonomi', Sabtu (4/7/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Dalam Membuat Keputusan, 5 Institusi "Melototin" Kita...

Ia mengatakan, pada masa sebelum pandemi, dunia dihebohkan dengan industri 4.0 di mana semua serba digitaliasi. Untuk menghadapi ini pemerintah pun fokus transformasi ekonomi digital sehingga bisa berdaya saing.

Sayangnya, tiba-tiba pandemi Covid-19 terjadi dan mengharuskan adanya perubahan besar dalam menetapkan kebijakan perekonomian.

"Lagi kita sibuk begitu (persiapkan masuk industri 4.0) kita tiba-tiba kena shock Covid-19 ini. Ini mengubah dan mereset semuanya," katanya.

Kondisi yang serba tidak pasti ini menjadi tantangan bagi dirinya dalam membuat kebijakan fiskal yang cepat dan tepat. Pemerintah harus mampu membuat penyesuaian dan memilih kebijakan yang tepat dari banyaknya pilihan kebijakan.

Pada masa ini, ia mengakui, banyaknya konflik yang muncul ketika membuat kebijakan.

"Covid-19 ini bisa dikatakan extraordinary dan unprecedented. Karena presedennya adalah 100 tahun yang lalu, dan saya enggak tahu kebijakan fiskal 100 tahun yang lalu itu bagaimana, yang jelas Indonesia 100 tahun lalu masih dalam penjajahan Belanda," kata Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani mengaku, dalam mengambil sebuah kebijakan dirinya berusaha mendengar semua aspirasi berbagai pihak, sehingga keputusan yang diambul memang benar-benar bisa berdampak pada masyarakat.

"Kami policy maker mendengar itu. Namun untuk bisa menetapkan policy seperti apa, itu kita dihadapkan pada constrain atau kendala, dan trade off. Jadi kita tidak dalam posisi untuk semuanya bisa dipilih tanpa ada kendala " katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Era Suku Bunga Tinggi, Jago Syariah Buka Kemungkinan Penyesuaian Bagi Hasil Deposito

Era Suku Bunga Tinggi, Jago Syariah Buka Kemungkinan Penyesuaian Bagi Hasil Deposito

Whats New
Bank Neo Commerce Tunjuk Eri Budiono Jadi Dirut Baru

Bank Neo Commerce Tunjuk Eri Budiono Jadi Dirut Baru

Whats New
Soal Laba Bank, Ekonom: Masih Tumbuh di Bawah 5 Persen Sudah Sangat Baik

Soal Laba Bank, Ekonom: Masih Tumbuh di Bawah 5 Persen Sudah Sangat Baik

Whats New
Menperin Bantah Investasi Apple di Indonesia Batal

Menperin Bantah Investasi Apple di Indonesia Batal

Whats New
Jago Syariah Jajaki Kerja Sama dengan Fintech Lending

Jago Syariah Jajaki Kerja Sama dengan Fintech Lending

Whats New
Kolaborasi Es Krim Aice dan Teguk, Total Investasi Rp 700 Miliar

Kolaborasi Es Krim Aice dan Teguk, Total Investasi Rp 700 Miliar

Whats New
OJK: Pendapatan Premi di Sektor Asuransi Capai Rp 87,53 Triliun Per Maret 2024

OJK: Pendapatan Premi di Sektor Asuransi Capai Rp 87,53 Triliun Per Maret 2024

Whats New
Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 67

Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 67

Whats New
Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Minta Jastiper Patuhi Aturan

Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Minta Jastiper Patuhi Aturan

Whats New
Pasca-Lebaran, Kereta Cepat Whoosh Jadi 48 Perjalanan dengan Tarif mulai Rp 150.000

Pasca-Lebaran, Kereta Cepat Whoosh Jadi 48 Perjalanan dengan Tarif mulai Rp 150.000

Whats New
Bagaimana Aturan Perlintasan Kereta Api di Indonesia? Ini Penjelasan KAI

Bagaimana Aturan Perlintasan Kereta Api di Indonesia? Ini Penjelasan KAI

Whats New
Penempatan di IKN, Pemerintah Buka Formasi 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK

Penempatan di IKN, Pemerintah Buka Formasi 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK

Whats New
Daftar 8 Instansi yang Buka Lowongan CPNS 2024 Lewat Sekolah Kedinasan

Daftar 8 Instansi yang Buka Lowongan CPNS 2024 Lewat Sekolah Kedinasan

Whats New
Harga Emas Terbaru 4 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 4 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Mendag Sebut Rumah Potong Hewan Wajib Punya Sertifikat Halal Oktober 2024

Mendag Sebut Rumah Potong Hewan Wajib Punya Sertifikat Halal Oktober 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com