KKP Siap Beri Pinjaman Lunak untuk Nelayan Pembudidaya Lobster

Kompas.com - 11/07/2020, 15:35 WIB
Menteri KKP Edhy Prabowo saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah, Selasa (7/7/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiMenteri KKP Edhy Prabowo saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah, Selasa (7/7/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan siap memberikan pinjaman lunak kepada nelayan pembudidaya lobster di berbagai daerah, yang membutuhkan bantuan modal guna membantu pengembangan usahanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dikutip dari Antaranews, Sabtu (21/7/2020) mengatakan, KKP memberikan pinjaman lunak dengan bunga rendah melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Menteri Edhy menyatakan pihaknya siap mendukung langkah pembudidaya lobster, seperti kepada mereka yang berinovasi mengembangkan model keramba jaring tancap atau keramba dasar, yang menjadi alternatif budi daya lobster di daerah perairan dengan ombak besar seperti di Pantai Utara Jawa.

Baca juga: Ekspor Benih Lobster Masif, Pembudidaya Cemas Tak Dapat Jatah Benur

Sejumlah nelayan pembudidaya lobster mengembangkan model ini antara lain karena wilayah perairan tempatnya berbudidaya memiliki ombak besar dan arus laut yang cukup deras.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa prioritas utama adalah mengembangkan pembudidayaan lobster, bukan ekspor benih lobster.

"Prioritas pertama itu budi daya, kita ajak siapa saja, mau koperasi, korporasi, perorangan silakan, yang penting ada aturannya. Pertama, harus punya kemampuan berbudi daya. Jangan tergiur hanya karena ekspor mudah untungnya banyak," kata Edhy.

Menurut dia, melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020, KKP ingin mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan nelayan dalam berbudi daya lobster.

Ia mengemukakan bahwa eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga di atas Rp5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibanding ketika masih berlakunya aturan larangan pengambilan benih lobster.

Baca juga: Kata Edhy, Larangan Ekspor Benih Lobster Banyak Merugikan Masyarakat

KKP juga mewajibkan eksportir menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budi daya lobster.

Menteri Edhy ingin nelayan tidak hanya mendapat keuntungan ekonomis dari menjual benih lobster, tapi juga mendapat pengetahuan tentang berbudidaya.

"Selain kemampuan berbudidaya, berkomitmen ramah lingkungan tidak merusak, dan yang paling penting berkomitmen dengan nelayannya sendiri. Dia harus satu garis dan dia harus membina nelayannya sendiri," ujarnya.

Edhy berpendapat bahwa bila budidaya sudah kuat, maka bisa saja ke depannya tidak ada ekspor benih lagi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkeu: Rasio Utang Indonesia Termasuk Paling Rendah...

Kemenkeu: Rasio Utang Indonesia Termasuk Paling Rendah...

Whats New
Penumpang KA Bisa Gunakan Hasil Test GeNose Sebagai Persyaratan Perjalanan

Penumpang KA Bisa Gunakan Hasil Test GeNose Sebagai Persyaratan Perjalanan

Whats New
Transaksi Digital Dinilai Bisa Menekan Potensi Korupsi

Transaksi Digital Dinilai Bisa Menekan Potensi Korupsi

Whats New
Tes Covid-19 GeNose akan Diuji Coba di Jakarta dan Yogyakarta Mulai 5 Februari 2021

Tes Covid-19 GeNose akan Diuji Coba di Jakarta dan Yogyakarta Mulai 5 Februari 2021

Whats New
IHSG Ditutup Merosot 1,89 Persen

IHSG Ditutup Merosot 1,89 Persen

Earn Smart
Investasi Saham Bukan untuk Main-main, Ketahui Risikonya Sebelum Beli

Investasi Saham Bukan untuk Main-main, Ketahui Risikonya Sebelum Beli

Spend Smart
Aturan Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Diperpanjang hingga 8 Februari 2021

Aturan Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Diperpanjang hingga 8 Februari 2021

Whats New
Ini Jumlah Penduduk Indonesia yang Lahir Sebelum Kemerdekaan 1945

Ini Jumlah Penduduk Indonesia yang Lahir Sebelum Kemerdekaan 1945

Whats New
Wishnutama Akan Diangkat sebagai Komisaris Utama Telkomsel?

Wishnutama Akan Diangkat sebagai Komisaris Utama Telkomsel?

Whats New
Airlangga: Ada 1.700 Bidang Usaha yang Dibuka untuk Investasi

Airlangga: Ada 1.700 Bidang Usaha yang Dibuka untuk Investasi

Whats New
Erick Thohir ke Pelaku Usaha: Jangan Kalah, Terus Bikin Gebrakan

Erick Thohir ke Pelaku Usaha: Jangan Kalah, Terus Bikin Gebrakan

Whats New
Cek Besaran Lengkap Tunjangan Tambahan PNS untuk Jabatan Fungsional

Cek Besaran Lengkap Tunjangan Tambahan PNS untuk Jabatan Fungsional

Whats New
Pemerintah Klaim Rasio Utang RI Lebih Rendah daripada Malaysia hingga Vietnam

Pemerintah Klaim Rasio Utang RI Lebih Rendah daripada Malaysia hingga Vietnam

Whats New
Agar Nasabah Tak Salah Paham, Agen Asuransi Perlu Jelaskan Hal Ini

Agar Nasabah Tak Salah Paham, Agen Asuransi Perlu Jelaskan Hal Ini

Spend Smart
5 Orang Tewas Diduga Akibat Kebocoran Gas, Operasional PLTP di Mandailing Natal Dihentikan Sementara

5 Orang Tewas Diduga Akibat Kebocoran Gas, Operasional PLTP di Mandailing Natal Dihentikan Sementara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X