Penjelasan Lengkap Jokowi Minta Peserta Kartu Prakerja Kembalikan Uang

Kompas.com - 13/07/2020, 07:44 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 
ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRAWarga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari terakhir viral di media sosial kalau Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta peserta Kartu Prakerja mengembalikan uang insentif yang telah diterima.

Screenshoot Twitter peserta Kartu PrakerjaScreenshoot Twitter peserta Kartu Prakerja Screenshoot Twitter peserta Kartu Prakerja

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Aturan baru itu sekaligus merevisi Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Perpres teranyar tersebut mengubah peraturan sebelumnya, salah satunya adalah penambahan kriteria peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja.

Soal klausul kewajiban pengembalian bantuan uang insentif Kartu Prakerja, memang diatur dalam salah satu pasal di Perpres tersebut. Tapi kewajiban itu bukan buat seluruh peserta Kartu Prakerja.

Baca juga: Aturan Direvisi, Jokowi Teken Perpres Baru Kartu Prakerja

Dalam aturan terbaru, Kartu Prakerja dilarang untuk mereka yang berposisi sebagai pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, Polri, kepala desa dan perangkatnya, direksi, komisaris, serta dewan pengawas BUMN atau BUMD.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau insentif tersebut kepada negara," tulis Pasal 31C tersebut.

Dalam aturan baru tersebut, peserta yang tidak memenuhi syarat dan telah menerima bantuan biaya pelatihan, diwajibkan untuk mengembalikan insentif tersebut ( uang insentif Kartu Prakerja dikembalikan).

Pengembalian biaya ini berlaku dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

Baca juga: Jokowi Revisi Perpres Prakerja, Peserta Wajib Kembalikan Dana Insentif jika...

Artinya, selama masih memenuhi kriteria, peserta Kartu Prakerja tak harus mengembalikan dana bantuan. Pengembalian dana yang diwajibkan untuk mereka yang tak masuk kriteria penerima Kartu Prakerja sesuai dengan Perpres terbaru. 

Bisa dituntut pidana

Lalu bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria peserta penerima Kartu Prakerja, namun tidak mengembalikan dana bantuan, bisa terancam pidana yang diatur dalam Pasal 31D.

Halaman:


Sumber Kompas.com
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Tahun Ini, 2 Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II Dapat Dilintasi

Akhir Tahun Ini, 2 Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II Dapat Dilintasi

Whats New
Mendag: Buah Naga dari Indonesia Bisa Bersaing dengan Vietnam

Mendag: Buah Naga dari Indonesia Bisa Bersaing dengan Vietnam

Whats New
Erick Thohir: Keputusan Indonesia Tidak Lockdown Itu Tepat

Erick Thohir: Keputusan Indonesia Tidak Lockdown Itu Tepat

Whats New
Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan

Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan

Whats New
BTN Telah Salurkan Kredit Rp 4,9 Triliun dari Dana PEN

BTN Telah Salurkan Kredit Rp 4,9 Triliun dari Dana PEN

Whats New
Mentan: Ada Pebisnis Milenial yang Beromzet Rp 400 Juta per Bulan dari Jualan Bunga

Mentan: Ada Pebisnis Milenial yang Beromzet Rp 400 Juta per Bulan dari Jualan Bunga

Smartpreneur
AP I Beberkan Progres Pembangunan Sejumlah Bandara yang Tengah Dibangun

AP I Beberkan Progres Pembangunan Sejumlah Bandara yang Tengah Dibangun

Whats New
Dua Hari Dibuka, Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lampaui 800.000

Dua Hari Dibuka, Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lampaui 800.000

Whats New
Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000

Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000

Whats New
BI: Fitch Pertahankan Peringkat 'BBB' Indonesia karena Kebijakan yang Kredibel

BI: Fitch Pertahankan Peringkat "BBB" Indonesia karena Kebijakan yang Kredibel

Whats New
120.000 Jumlah Merchant Bergabung ke Ekosistem Gojek selama Masa Pandemi

120.000 Jumlah Merchant Bergabung ke Ekosistem Gojek selama Masa Pandemi

Whats New
Tekan Impor, Pemerintah Luncurkan Gelar Buah Nusantara

Tekan Impor, Pemerintah Luncurkan Gelar Buah Nusantara

Whats New
Pekan Pertama Agustus, Bank Mandiri Salurkan Kredit PEN Rp 5,6 Triliun

Pekan Pertama Agustus, Bank Mandiri Salurkan Kredit PEN Rp 5,6 Triliun

Rilis
Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Kebijakan Fiskal Jadi Harapan Selamatkan Ekonomi RI dari Jurang Resesi

Kebijakan Fiskal Jadi Harapan Selamatkan Ekonomi RI dari Jurang Resesi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X