Kompas.com - 23/06/2020, 14:46 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj. ANTARA FOTO/Moch AsimPetugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak pertama kali dibuka pendaftarannya pada 11 April 2020, Kartu Prakerja 2020 menuai polemik di masyarakat. Program yang tujuan utamanya untuk mengurangi angka pengangguran ini dipercepat untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona atau Covid-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat potensi konflik kepentingan dalam kerja sama kemitraan program Kartu Prakerja. KPK juga menyebutkan, ada potensi kerugian negara dalam program tersebut.

Hasil kajian KPK itu telah ditampung dan jadi bahan evaluasi Komite Cipta Kerja yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Ada potensi konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikutip dari Harian Kompas, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Penantian Panjang Pencairan Duit Insentif Kartu Prakerja

Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut. Pertama yakni proses pendaftaran, di mana banyak data pekerja yang terdampak Covid-19 tak masuk dalam sistem online Kartu Prakerja.

KPK juga menyoroti penunjukan 8 platform digital yang jadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang. Potensi konflik kepentingan muncuk karena terdapat 250 dari 1.895 program pelatihan, merupakan milik dari lima lembaga penyedia platform, dari total delapan penyedia platform.

Kedua, adanya potensi kerugian negara mengingat berdasarkan uji sampel 327 pelatihan, ternyata 89 persennya tersedia secara gratis di jejaring internet.

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tak efektif, dan merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan hanya searah dan tanpa mekanisme kontrol," kata Marwata.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Insentif Kartu Prakerja Cair Pekan Ini

Lembaga anti-rasuah itu juga menyebut banyak pelatihan online Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Lalu terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus online Kartu Prakerja yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Terkait materi pelatihan, hanya 13 persen yang dinilai memenuhi persyaratan. Hal ini menyebabkan terjadi sejumlah kasus, seperti penerbitan sertifikat oleh lembaga pelatihan meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X