Kompas.com - 23/06/2020, 14:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak pertama kali dibuka pendaftarannya pada 11 April 2020, Kartu Prakerja 2020 menuai polemik di masyarakat. Program yang tujuan utamanya untuk mengurangi angka pengangguran ini dipercepat untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona atau Covid-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat potensi konflik kepentingan dalam kerja sama kemitraan program Kartu Prakerja. KPK juga menyebutkan, ada potensi kerugian negara dalam program tersebut.

Hasil kajian KPK itu telah ditampung dan jadi bahan evaluasi Komite Cipta Kerja yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Ada potensi konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikutip dari Harian Kompas, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Penantian Panjang Pencairan Duit Insentif Kartu Prakerja

Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut. Pertama yakni proses pendaftaran, di mana banyak data pekerja yang terdampak Covid-19 tak masuk dalam sistem online Kartu Prakerja.

KPK juga menyoroti penunjukan 8 platform digital yang jadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang. Potensi konflik kepentingan muncuk karena terdapat 250 dari 1.895 program pelatihan, merupakan milik dari lima lembaga penyedia platform, dari total delapan penyedia platform.

Kedua, adanya potensi kerugian negara mengingat berdasarkan uji sampel 327 pelatihan, ternyata 89 persennya tersedia secara gratis di jejaring internet.

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tak efektif, dan merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan hanya searah dan tanpa mekanisme kontrol," kata Marwata.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Insentif Kartu Prakerja Cair Pekan Ini

Lembaga anti-rasuah itu juga menyebut banyak pelatihan online Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Lalu terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus online Kartu Prakerja yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Terkait materi pelatihan, hanya 13 persen yang dinilai memenuhi persyaratan. Hal ini menyebabkan terjadi sejumlah kasus, seperti penerbitan sertifikat oleh lembaga pelatihan meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamendag: Pengguna Platform Transaksi Aset Kripto Zipmex Sudah Bisa Tarik Dana

Wamendag: Pengguna Platform Transaksi Aset Kripto Zipmex Sudah Bisa Tarik Dana

Whats New
KKP Kembangkan Kawasan Konservasi Nasional Laguna Wayag Jadi Destinasi Ekowisata

KKP Kembangkan Kawasan Konservasi Nasional Laguna Wayag Jadi Destinasi Ekowisata

Whats New
Indonesia Ritel Summit Diharap Bangkitkan Usaha yang Stagnan Selama 22 Tahun

Indonesia Ritel Summit Diharap Bangkitkan Usaha yang Stagnan Selama 22 Tahun

Whats New
Erick Thohir: Sekarang Hampir 50 Persen Perdagangan Pembayarannya Menggunakan Digital

Erick Thohir: Sekarang Hampir 50 Persen Perdagangan Pembayarannya Menggunakan Digital

Whats New
Holding ID Survey Diharapkan Jadi 'Top 5 Leader' di Asia Pasifik

Holding ID Survey Diharapkan Jadi "Top 5 Leader" di Asia Pasifik

Rilis
Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Whats New
Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Whats New
BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

Whats New
Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Whats New
IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Whats New
Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Whats New
Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Whats New
RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

Whats New
Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.