BPK Beri Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019

Kompas.com - 14/07/2020, 15:32 WIB
Ketua BPK Agung Firman Sampurna KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua BPK Agung Firman Sampurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2019 kembali mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, opini WTP diberikan atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Dari hasil pemeriksaan secara konsolidasi dari 88 laporan keuangan tersebut, 84 LKKL dan 1 LKBUN atau 96,5 persen mendapatkan opini WTP, 2 LKKL atau 2,3 persen mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 LKKL mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer (1,2 persen).

Baca juga: Banyak Masalah, BPK Perketat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah

"Dengan mengkonsolidasikan hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2019, akhirnya BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019. Dimana Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan," jelas Agung dalam Sidang Paripurna di DPR RI, Selasa (14/7/2020).

Lebih lanjut, Agung pun membandingkan realisasi hasil pemeriksaan LKPP terhadap hasil LKPP tahun lalu.

Pada LKPP Tahun 2018, BPK memberikan Opini WDP terhadap 4 LKKL dan Tidak Menyatakan Pendapat pada 1 LKKL.

Agung menilai meski terdapat 3 LKKL Tahun 2019 yang belum memperoleh opini WTP, temuan maupun total anggara tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019 secara keseluruhan.

Baca juga: Dapat Opini WTP dari BPK, Surplus Operasional BI Rp 33,35 triliun

Namun demikian, BPK menilai penting untuk ditekankan dengan opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti LKPP bebas dari masalah.

BPK mengidentifikasi sejumlah masalah, baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti.

Selain itu, Agung mengatakan penting ditekankan opini WTP di satu tahun bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya.

"Apalagi dengan kompleksitas masalah yang dihadapi selama tahun 2020, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan tahun 2019," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Work Smart
Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Whats New
Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Whats New
Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Work Smart
Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Whats New
Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Whats New
Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

Rilis
Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Whats New
Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Whats New
Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X