Peserta Kartu Prakerja Sudah Mencakup 514 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mendorong program Kartu Prakerja untuk masyarakat, khususnya bagi yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

Seluruh program ini, mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga pencairan dana berbasis internet.

Meski terdigitalisasi, pemerintah meyakini program ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat, hingga ke daerah. Hal ini tecermin dari peserta Kartu Prakerja yang sudah mencakup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Selama ini ada anggapan, warga yang tinggal di Indonesia Timur ada masalah dengan koneksi internet. Namun, berdasarkan data yang kami punya, pendaftar Kartu Prakerja itu berasal dari semua 514 kabupaten/kota,” ujar Direktur Operasi Kartu Prakerja Hengki Sihombing dalam webinar Katadata: Disrupsi Digital untuk Pelayanan Publik, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Ini Penyebab Insentif Kartu Prakerja Belum Cair

Menurutnya, program Kartu Prakerja merupakan salah satu inovasi dari bentuk pelayanan publik digital yang disiapkan pemerintah. Bila masih ada sejumlah kendala, Hengki menilai hal itu hal yang wajar, sebab inovasi memerlukan waktu untuk berjalan sempurna.

“Saya pikir tak ada satu inovasi pun yang bisa langsung melayani seluruh masyarakat Indonesia secara serentak. Data yang menyebutkan pendaftar pra kerja berasal dari 514 kabupaten/kota merupakan langkah awal dari pelayan publik dengan platform digital yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat,” jelas Hengki.

Ia menambahkan, program Kartu Prakerja bekerja sama dengan 8 platform digital partner. Menurut Hengki, platform digital partner ini yang membantu proses pemilihan lembaga pelatihan yang tepat untuk menjadi bagian dari Kartu Prakerja.

“Jadi, 8 platforn digital yang menjadi partner Kartu Prakerja itu mempertaruhkan reputasi mereka pabila memilih lembaga pelatihan yang tidak valid atau fiktif,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan ekosistem digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu caranya melalui pembangunan infrastruktur digital.

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika Bambang Dwi Anggono mengatakan, saat ini infrastuktur digital memang masih belum merata di seluruh Indonesia. Ia bilang, sebanyak 12.548 desa di seluruh Indonesia belum bisa akses internet 4G.

"Ini menjadi tantangan sendiri. Karena itu, Kominfo sesuai arahan Presiden diberi target untuk memastikan seluruh desa bisa terkoneksi internet 4G ppada 2022. Jadi, dua tahun lagi seluruh desa di Indonesia sudah terhubung sinyal 4G,” kata Bambang dalam kesempatan yang sama.