Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi

Kompas.com - 21/07/2020, 14:28 WIB
Ilustrasi investasi. Dok. Bank DBSIlustrasi investasi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) resmi menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri untuk memitigasi adanya investasi ilegal yang berkedok koperasi.

Deputi Bidang Pengawasan KemkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan langkah ini dilakukan untuk mencegah menyebarnya investasi-investasi ilegal yang sengaja mengatasnamakan lembaga koperasi.

Ia juga membeberkan ada 3 cara yang dilakukan oleh Kemenkop agar meminimalisir terjadinya upaya-upaya yang bisa membuat nama koperasi menjadi jelek di mata masyarakat.

Baca juga: BKPM Beri Rekomendasi ke 457 Perusahaan untuk Datangkan Tenaga Ahli

Pertama adalah mendukungan regulasi-regulasi yang ada berupa Rancangan Undang-undang (RUU) Perkoperasian dan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

"Kami di KemkopUKM memberikan tiga usulan penambahan rumusan RUU Cipta Kerja yaitu pengaturan sistem pengawasan koperasi, penetapan lembaga penjamin simpanan anggota koperasi, dan penetapan adanya sanksi pidana dan denda," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Lalu yang kedua, lanjut dia, adalah melakukan pelaksanaan pengawasan dengan standar yang sama, terintegrasi, dan digitalisasi, melalui regulasi terkait kelembagaan dan usaha koperasi berbasis potensi risiko (Buku I, II, III, IV), Good Corporate Governance dan kinerja.

Baca juga: Deretan Lembaga Baru yang Dibentuk di Era Jokowi, Berapa Anggarannya?

Ketiga, percepatan pengisian jabatan fungsional pengawas koperasi provinsi/kabupaten/kota. Keempat adalah melakukan penguatan kerja sama dengan otoritas pengawas lain seperti Ombudsman, BI, PPATK, OJK, KPPU, dan POLRI.

Sementara itu Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing mengatakan saat ini ada 158 Fintech yang telah terdaftar di OJK dan semuanya tidak ada yang berbadan hukum koperasi.

"Sehingga apabila terdapat koperasi yang melakukan fintech, maka hal tersebut adalah ilegal," katanya.

Baca juga: BPK Sebut 5 Kementerian/Lembaga Pakai Rekening Pribadi, Ini Daftarnya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Tahun Jadi Presiden AS, Pendapatan Trump Rp 22,4 Triliun

Empat Tahun Jadi Presiden AS, Pendapatan Trump Rp 22,4 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Penjelasan BCA soal Nasabah yang Dipenjara | Kekayaan Anak-Menantu Jokowi

[POPULER MONEY] Penjelasan BCA soal Nasabah yang Dipenjara | Kekayaan Anak-Menantu Jokowi

Whats New
Maskapai Minta Pemerintah Gulirkan Beragam Insentif Secepatnya

Maskapai Minta Pemerintah Gulirkan Beragam Insentif Secepatnya

Whats New
Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Whats New
Penyelundupan Benur Marak, KKP Lepasliarkan Lagi Ribuan Benih Lobster

Penyelundupan Benur Marak, KKP Lepasliarkan Lagi Ribuan Benih Lobster

Whats New
Investor Pemula, Hati-hati Fenomena 'Pompom' Saham

Investor Pemula, Hati-hati Fenomena "Pompom" Saham

Whats New
Berapa Proporsi Investasi Emas yang Ideal untuk Karyawan?

Berapa Proporsi Investasi Emas yang Ideal untuk Karyawan?

Earn Smart
Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

Rilis
BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

Whats New
Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Whats New
Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Whats New
Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Rilis
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Whats New
Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X