Kompas.com - 21/07/2020, 14:28 WIB
Ilustrasi investasi. Dok. Bank DBSIlustrasi investasi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) resmi menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri untuk memitigasi adanya investasi ilegal yang berkedok koperasi.

Deputi Bidang Pengawasan KemkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan langkah ini dilakukan untuk mencegah menyebarnya investasi-investasi ilegal yang sengaja mengatasnamakan lembaga koperasi.

Ia juga membeberkan ada 3 cara yang dilakukan oleh Kemenkop agar meminimalisir terjadinya upaya-upaya yang bisa membuat nama koperasi menjadi jelek di mata masyarakat.

Baca juga: BKPM Beri Rekomendasi ke 457 Perusahaan untuk Datangkan Tenaga Ahli

Pertama adalah mendukungan regulasi-regulasi yang ada berupa Rancangan Undang-undang (RUU) Perkoperasian dan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

"Kami di KemkopUKM memberikan tiga usulan penambahan rumusan RUU Cipta Kerja yaitu pengaturan sistem pengawasan koperasi, penetapan lembaga penjamin simpanan anggota koperasi, dan penetapan adanya sanksi pidana dan denda," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Lalu yang kedua, lanjut dia, adalah melakukan pelaksanaan pengawasan dengan standar yang sama, terintegrasi, dan digitalisasi, melalui regulasi terkait kelembagaan dan usaha koperasi berbasis potensi risiko (Buku I, II, III, IV), Good Corporate Governance dan kinerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Deretan Lembaga Baru yang Dibentuk di Era Jokowi, Berapa Anggarannya?

Ketiga, percepatan pengisian jabatan fungsional pengawas koperasi provinsi/kabupaten/kota. Keempat adalah melakukan penguatan kerja sama dengan otoritas pengawas lain seperti Ombudsman, BI, PPATK, OJK, KPPU, dan POLRI.

Sementara itu Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing mengatakan saat ini ada 158 Fintech yang telah terdaftar di OJK dan semuanya tidak ada yang berbadan hukum koperasi.

"Sehingga apabila terdapat koperasi yang melakukan fintech, maka hal tersebut adalah ilegal," katanya.

Baca juga: BPK Sebut 5 Kementerian/Lembaga Pakai Rekening Pribadi, Ini Daftarnya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Whats New
Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Whats New
Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Whats New
Indihome Gangguan Hari Ini, Apa Pelanggan Dapat Kompensasi?

Indihome Gangguan Hari Ini, Apa Pelanggan Dapat Kompensasi?

Whats New
CEO Adalah Singkatan dari Chief Executive Officer

CEO Adalah Singkatan dari Chief Executive Officer

Whats New
Akuisisi Fertin Pharma, Philip Morris Kembangkan Produk Kesehatan dan Perawatan Diri

Akuisisi Fertin Pharma, Philip Morris Kembangkan Produk Kesehatan dan Perawatan Diri

Whats New
Biaya Transaksi PayPal: Mengirim dan Mencairkan Uang ke Rekening Bank Lokal

Biaya Transaksi PayPal: Mengirim dan Mencairkan Uang ke Rekening Bank Lokal

Spend Smart
Indonesia Mau Jadi Negara Maju, Wamenkeu: Enggak Boleh Punya Mental Kere!

Indonesia Mau Jadi Negara Maju, Wamenkeu: Enggak Boleh Punya Mental Kere!

Whats New
BLT UMKM Sudah Dicairkan ke 12,7 Juta Pelaku Usaha, Terbanyak di Jawa Barat

BLT UMKM Sudah Dicairkan ke 12,7 Juta Pelaku Usaha, Terbanyak di Jawa Barat

Whats New
Rupiah dan IHSG Merah, Asing Lepas BBNI, BMRI, dan HMSP

Rupiah dan IHSG Merah, Asing Lepas BBNI, BMRI, dan HMSP

Whats New
Pesan Jokowi ke Pelaku Usaha Mebel: Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global

Pesan Jokowi ke Pelaku Usaha Mebel: Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global

Whats New
Anak Usaha Pertamina Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan Fresh Graduate

Anak Usaha Pertamina Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan Fresh Graduate

Whats New
Partial Delisting, Bank KB Bukopin Hapus Saham Bosowa dan Kopkapindo

Partial Delisting, Bank KB Bukopin Hapus Saham Bosowa dan Kopkapindo

Whats New
21 Bank Setujui Restrukturisasi Utang Waskita Karya Senilai Rp 29,2 Triliun

21 Bank Setujui Restrukturisasi Utang Waskita Karya Senilai Rp 29,2 Triliun

Whats New
Mudah, Ini Cara Lapor Gangguan Indihome dari HP

Mudah, Ini Cara Lapor Gangguan Indihome dari HP

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.