Hunjaman Kritik Adian Napitupulu soal Pemilihan Direksi dan Komisaris BUMN

Kompas.com - 27/07/2020, 07:34 WIB
Aktivis mahasiswa di era reformasi yang kini menjadi politisi PDI-P, Adian Yunus Yusak Napitupulu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016)  KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAAktivis mahasiswa di era reformasi yang kini menjadi politisi PDI-P, Adian Yunus Yusak Napitupulu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Adian Napitupulu, kerap melontarkan kritikan tajam terkait proses pemilihan dewan direksi dan komisaris di badan usaha milik negara ( BUMN).

Mulanya, mantan aktivis 1998 itu menyoroti pemilihan komisaris dari kalangan milenial hingga para pensiunan di tubuh perusahaan pelat merah.

Adian menganggap kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir tak konsisten. Sebab, banyak pensiunan yang menjabat di BUMN.

Padahal, awalnya Erick mengeluhkannya. Namun, belakangan justru banyak penempatan pensiunan di BUMN.

Baca juga: Rekam Jejak Adian Napitupulu, Politikus PDI-P yang Kerap Mengkritik Erick Thohir

Tak hanya itu, pria asal Manado itu juga mempermasalahkan kenapa Kementerian BUMN tidak memprioritaskan pemilihan komisaris dari unsur partai koalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

“Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi, milenial ini pernah deklarasi Erick Thohir for president. Kemudian, beberapa hari kemudian dia diangkat jadi komisaris. Apa iya alat ukurnya deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris?” ujar Adian beberapa waktu lalu.

Menurut mantan aktivis pergerakan mahasiswa ini, penunjukan jabatan komisaris BUMN sangat bermuatan politis.

Padahal, lanjut dia, kalaupun proses pemilihan komisaris BUMN berpedoman pada kompetensi, ada sejumlah kader partai koalisi pemerintah yang dianggap cocok mengisi posisi di perusahaan negara.

Adian kemudian bercerita, Presiden lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Oktober 2019 meminta nama-nama aktivis 1998 yang punya kompetensi menempati jabatan-jabatan publik.

Saat nama-nama diserahkan, hingga kini tak ada satu pun yang mengisi jabatan. Saat menghadap Presiden Jokowi di Istana, Adian mengonfirmasi hal itu ke Presiden.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X