Australia Siapkan UU yang Wajibkan Facebook dan Google Bayar Konten Berita dari Media

Kompas.com - 02/08/2020, 10:45 WIB
Ilustrasi Google AdWords vs. Facebook Ads istIlustrasi Google AdWords vs. Facebook Ads

KOMPAS.com - Australia berencana memberlakukan aturan baru yang mengharuskan raksasa teknologi Facebook dan Google membayar perusahaan media atas konten yang mereka gunakan.

Pemerintah setempat telah merilis Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memungkinkan penerbit berita di negara itu menegosasikan kompensasi dengan Facebook dan Google.

Menurut komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC), hal ini memungkinkan perusahaan media melakukan tawar-menawar baik secara individu maupun kolektif. Jika belum mencapai kesepakatan dalam waktu 3 bulan, mereka bisa memasiki arbitrasi.

Baca juga: Walt Disney Ikut Pangkas Belanja Iklan di Facebook

Untuk itu, prosesnya akan melibatkan arbiter independen yang melihat penawaran dari kedua belah pihak dan menyelesaikan masalah dalam waktu 45 hari kerja.

RUU selanjutnya akan menjalani fase konsultasi publik, dan diajukan ke parlemen Australia.

"Ada ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar mendasar antara bisnis media berita dan platform digital utama, sebagian karena bisnis berita tidak memiliki pilihan selain berurusan dengan platform, dan memiliki sedikit kemampuan untuk bernegosiasi atas pembayaran untuk konten mereka atau masalah lainnya," kata ketua ACCC, Rod Sims dikutip CNN, Minggu (2/8/2020).

Untuk saat ini, Google dan Facebook merupakan 2 perusahaan teknologi yang diatur dalam peraturan baru tersebut. Namun tak menutup kemungkinan platform lain dapat ditambahkan ke depannya.

Menteri keuangan Australia Josh Frydenberg menyebut, RUU hingga menjadi UU nantinya kemungkinan bakal disoroti ketat oleh dunia. Dia mengakui, RUU ini memang akan menarik perhatian dan badan pengatur pemerintahan di seluruh dunia.

"Langkah Australia (sudah) di depan dunia. Meskipun negara-negara lain telah mengeluarkan UU untuk mencoba dan memaksa raksasa internet itu membayar penerbit berita, kendati dengan efek yang terbatas," katanya.

Tensi jangka panjang

Seperti diketahui, Facebook dan Google telah menjalani tensi jangka panjang dengan penerbit berita selama bertahun-tahun terkait konten berita. Perusahaan media merasa raksasa teknologi harus membayar mereka untuk hak istimewa itu.

Di Australia sendiri, Undang-Undang khusus ini telah dibahas selama berbulan-bulan, dan dirilis setelah konsultasi panjang dan intens dengan Google, Facebook, dan beberapa outlet berita Australia.

Kedua belah pihak saling membutuhkan. Platform seperti Facebook dan Google membutuhkan penerbit untuk mengisi hasil pencarian dan umpan mereka, memberikan informasi lokal, terkini, dan dapat diandalkan kepada pengguna tentang apa yang terjadi.

Baca juga: Pertama dalam Sejarah, Induk Perusahaan Google Catat Penurunan Pendapatan

Sementara itu, perusahaan media membutuhkan platform untuk membantu mengarahkan jumlah pemirsa ke situs mereka. Tetapi selama bertahun-tahun, media mengatakan platform seperti Google dan Facebook mengambil keuntungan secara tidak adil.

Sebelumnya diberitakan, perusahaan teknologi asal AS, Google, sepakat untuk membayar konten-konten berita dari penerbit alias perusahaan media.

Program lisensi baru yang diluncurkan Google ini akan dimulai untuk media lokal dan nasional di Australia, Brazil, dan Jerman. Ke depan, Google akan membuat kesepakatan serupa dengan media di negara-negara lain.

VP manajemen produk berita Google, Brad Bender mengatakan, pihaknya bakal membayar media untuk konten-konten berkualitas tinggi.

"Program ini akan membantu media yang berpartisipasi memonetisasi kontennya melalui pengalaman bercerita, yang memungkinkan orang masuk lebih dalam ke cerita yang lebih kompleks. Tetap terinformasi dan terpapar ke dunia dengan berbagai masalah dan minat yang berbeda," kata Bender beberapa waktu lalu.



Sumber CNN
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Whats New
Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Whats New
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Whats New
Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X