Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dradjad H Wibowo
Ekonom

Ekonom, Lektor Kepala Perbanas Institute, Ketua Pembina Sustainable Development Indonesia (SDI), Ketua Pendiri IFCC, dan Ketua Dewan Pakar PAN.

Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen: Sekali Lagi, Tolong Kendalikan Pandeminya

Kompas.com - 06/08/2020, 12:28 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Terakhir, majalah Forbes menempatkan Indonesia pada urutan 97 dari 100 negara, dari sisi aman tidaknya terhadap Covid-19. Ini jauh di bawah Singapura (4), Vietnam (20), Malaysia (30), Thailand (47), dan Filipina (55).

Kita lebih jelek dari Myanmar (83), Bangladesh (84), bahkan dari Brasil (91) yang presidennya kontroversial.

Semua laporan itu jelas merusak kepercayaan. Bagaimana investor dan turis asing mau datang jika mereka membaca berita seram tentang Covid-19 di Indonesia?

Bagaimana konsumen domestik percaya diri berbelanja jika takut tertular virus? Bagaimana perusahaan nyaman beroperasi normal?

Sekali ada kasus positif di pabriknya, goodwill perusahaan ambruk. Mereka bahkan harus tutup operasi beberapa pekan.

Pemerintah bermaksud menggenjot ekonomi melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Namun, jangan lupa, konsumsi pemerintah itu hanya 8,7 persen dari PDB.

Baca juga: Rezim Soekarno, Soeharto, dan 20 Tahun Reformasi, dalam Hal Ekonomi

Mau digenjot dua kali lipat pun, belanja PEN tetap sulit mengganti peran konsumsi dan PMTB.

Jadi, yang harus dipulihkan itu kepercayaan konsumen dan pelaku usaha. Itu baru pulih jika Indonesia dinilai bagus dalam pengendalian pandemi.

Karena itu, pemerintah jangan salah prioritas. Langkah kesehatan masyarakat harus dijadikan prioritas utamanya, ekonomi menyusul.

Irit bicara

Saya juga mengimbau agar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Gubernur BI Perry Warjiyo jangan mengobral prediksi di publik. Karena, prediksi mereka meleset dan berubah-ubah.

Untuk kuartal I-2020, Menkeu memprediksi pertumbuhan 4,5-4,7 persen, sementara proyeksi BI 4,4 persen. Angka BPS 2,97 persen. Jadi, melesetnya jauh sekali, yaitu 1,4-1,7 persen.

Untuk kuartal II-2020, perkiraan Menkeu sering berubah. Antara pertengahan Juni 2020 hingga 20 Juli 2020, prediksi Menkeu bervariasi dari minus 3,1 persen (16/6/2020) hingga minus 5,08 persen. Selang prediksinya lebar, hingga 2 persen. Menko Airlangga juga pernah menyebut angka minus 3,4 persen.

Baca juga: [UPDATE] - Pergerakan Data Harian Covid-19 di Indonesia

Di gedung DPR pada 15 Juli 2020, Menkeu menyebutkan selang minus 3,5 persen hingga minus 5,1 persen, dengan titik tengah 4,3 persen. Namun, Presiden Jokowi mengutip angka minus 4,3 persen saat memberi pengarahan kepada para gubernur di Istana Bogor. Presiden pun meleset karena menerima prediksi yang tidak akurat.

Di tengah pandemi seperti ini, sangat sulit sekali membuat prediksi ekonomi. Semua ekonom, termasuk saya, bisa salah total dalam prediksi.

Karena itu, pejabat ekonomi sebaiknya irit bicara prediksi agar tidak merusak krebilitas pemerintah dan kepercayaan konsumen dan pelaku usaha.

Referensi:

  • Bodenstein M, Corsetti G, Guerrieri L. Social distancing and supply disruptions in a pandemic. May 2, 2020. Cambridge-INET Working Paper Series No: 2020/17 Cambridge Working Papers in Economics: 2031.
  • Correia S, Luck S, Verner E. Pandemics depress the economy, public health interventions do not: evidence from the 1918 Flu. Published online on March 30, 2020.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

Whats New
Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com