Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Akan Terima Bantuan Rp 2,4 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan program subsidi untuk karyawan swasta yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Kebijakan ini diambil untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja rumah tangga.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 minus hingga 5,32 persen, salah satunya dipicu melemahnya daya beli yang membuat konsumsi masyarakat tertekan.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, setiap pekerja akan menerima uang totalnya senilai Rp 2,4 juta.

Skema bantuan Langsung Tunai (BLT) pekerja swasta ini akan diterima pekerja sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan, namun dibayarkan ke rekening setiap dua bulan sekali atau sebesar Rp 1,2 juta setiap sekali pencairannya.

Baca juga: Efektifkah Bantuan Tunai Rp 600.000 bagi Karyawan Swasta di Masa Pandemi?

“Bantuan tunai Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” kata Erick dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).

Mantan Presiden Inter Milan ini menambahkan, program stimulus ini tengah difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di September 2020 ini.

Nantinya, fokus bantuan pemerintah kali ini adalah untuk 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

“Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” ujar Erick.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Nasib THR Karyawan Swasta, PNS, BUMN, dan TNI/Polri

Respon buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendukung pemerintah terkait program pemberian bantuan kepada pekerja swasta yang upahnya di bawah Rp 5 juta. Namun, dia mengingatkan agar penerapan kebijakan itu diawasi dengan ketat supaya tepat sasaran.

"Data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah tepat sasaran," ujar dia melalui keterangan tertulisnya.