Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Kompas.com - 10/08/2020, 18:16 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggelontorkkan subsidi gaji berupa bantuan langsung tunai ( BLT) kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Langkah tersebut diambil sebagai salah satu upaya untuk mendorong kinerja perekonomian yang terpukul pandemi virus corona (Covid-19).

Namun demikian, BLT tersebut hanya diberikan kepada karyawan swasta yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Baca juga: Ingat, Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Lalu bagaimana nasib pegawai swasta dengan upah di bawah Rp 5 juta yang tidak mendapatkan BLT tersebut?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penyaluran bantuan kepada pegawai swasta yang tidak menjadi peserta BPJamsostek merupakan tantangan bagi pemerintah. Namun demikian, dirinya menilai pemerintah telah menelurkan beragam alternatif bantuan sosial yang sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat.

"Yang sekarang sudah ada melalui bansos, PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, dana desa, ini kan semua jumlah benefitnya sama, 600.000 selama empat kali," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Senin (10/8/2020).

"Atau kalau kena PHK, mereka bisa masuk di Kartu Prakerja, di situ juga dapat 600.000 kali empat, pemerintah mencoba cover dengan setiap program," lanjut Sri Mulyani.

Baca juga: Pekerja Upah di Bawah Rp 5 Juta Bakal Terima Dua Kali Subsidi Selama 4 Bulan

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, dengan berbagai program tersebut, setidaknya sudah ada 60 hingga 70 juta penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kategori kelompok penerima.

"Kalau ditambah 13 juta (karyawan penerima stimulus upah) ini kita berharap semua sudah tercover menyeluruh dari berbagai program," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut dirinya pun menjelaskan, syarat kepesertaan BPJamsostek diperlukan untuk memastikan UU Jaminan Sosial, lantaran kewajiban sebagai peserta memberikan manfaat bagi tenaga kerja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari 'Ghosting' | Seni Merayakan 'Ghosting' | Dampak 'Sidebarring' dengan Pasangan

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari "Ghosting" | Seni Merayakan "Ghosting" | Dampak "Sidebarring" dengan Pasangan

Whats New
Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Whats New
Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Whats New
Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Whats New
Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Work Smart
Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan 'Jirolupat' | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan "Jirolupat" | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

Rilis
Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Whats New
Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Whats New
OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

Whats New
Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Rilis
Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Whats New
Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Spend Smart
Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X