HIngga Agustus 2020, PT PP Kantongi Kontrak Baru Rp 11,24 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - BUMN konstruksi PT PP (Persero) Tbk melaporkan perolehan kontrak baru sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp 11,24 triliun.

Direktur Utama PT PP Novel Arsyad menyatakan, di tengah pandemi virus corona (Covid-19), perseroan terus meraih kontrak-kontrak baru.

"Pencapaian kontrak baru sebesar Rp 11,24 triliun tersebut terdiri dari kontrak baru Induk Perseroan sebesar 84 persen dan Anak Perusahaan sebesar 16 persen," kata Novel dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: PT PP Segera Rampungkan Proyek Pembangunan Istora Papua

Beberapa proyek yang diraih perseroan sampai dengan Agustus 2020 antara lain RDMP JO dengan nilai kontrak Rp 1,80 triliun, SPAM Pekanbaru senilai Rp 1,26 triliun, Bogor Apartment sebesar Rp 1,17 triliun, Sirkuit Mandalika sebesar Rp 817 miliar, dan Sport Centre Banten senilai Rp 794 miliar.

Kemudian, SGAR Alumina dengan nilai kontrak Rp 660 miliar, RDMP Reguler Rp 576 miliar, Jalan Kendari Toronipa Rp 412 miliar, Muara Bakah Pipeline & Refinery dengan nilai kontrak Rp 290 miliar, dan Dual Fuel Power Plant Freeport 80 MW senilai Rp 261 miliar.

Selain itu, ada pula proyek PLBN Long Nawang dengan nilai kontrak Rp 204 miliar.

“Perseroan berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp 11,24 triliun sampai dengan akhir bulan Agustus 2020. Manajemen optimistis target kontrak baru tahun ini akan tercapai. Hal tersebut terlihat dari bermunculannya proyek-proyek baru yang diraih oleh perseroan di masa pandemi Covid-19 ini,” jelas Novel.

Baca juga: PT PP Selesaikan Proyek Bandara YIA Kulon Progo

Sampai dengan Agustus 2020, kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru
perseroan dengan kontribusi sebesar 46 persen, disusul oleh pemerintah sebesar 32 persen, dan swasta sebesar 22 persen.

Sedangkan, perolehan kontrak baru berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan, yaitu gedung sebesar 32 persen, migas sebesar 24 persen, jalan dan jembatan sebesar 16 persen, irigasi
sebesar 15 persen, Power Plant sebesar 9 persen, industri sebesar 3 persen, dan lain-lain sebesar 2 persen.