Hemat Subsidi Listrik, Pemerintah Akan Pasang Panel Surya untuk Rakyat Kurang Mampu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah fokus menggenjot bauran energi baru terbarukan (EBT). Salah satunya dengan cara meningkatkan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris mengatakan, pihaknya berencana melakukan pemasangan ratusan ribu PLTS atap di sektor rumah tangga.

Program tersebut nantinya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin atau pelanggan PT PLN (Persero) yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Berencana Pasang Panel Surya Atap untuk Pelanggan Listrik Bersubsidi

"Ada program yang sekarang ini sedang digagas, masih di dalam diskusi, melalui program Energi Surya Nusantara. Konsepnya mengalihkan subsidi terhadap pelanggan PLN rumah tangga yang bersubsidi lewat pengadaan PLTS," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (25/9/2020).

Melalui program tersebut, beban subsidi listrik akan berkurang Rp 800 miliar hingga Rp 1,3 triliun dengan tarif saat ini. Beban subsidi diproyeksi mengalami penurunan dalam jangka panjang, sebab konsumsi listrik PLN nantinya akan terus berkurang.

Kemudian, program pemasangan PLTS atap itu juga diyakini mampu menyerap banyak tenaga kerja.

"Program ini juga akan berkontribusi terhadap target Rencana Umum Energi Nasional dan turut serta mendorong penurunan emisi gas rumah kaca 1,05 juta ton per gigawatt peak pada nationally determined contributions (NDC) serta menumbuhkan industri hijau," tutur Harris.

Selain mendorong melalui penggunan PLTS Atap secara masif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menempuh beberapa langkah taktis dalam mendorong penambahan kapasitas pembangkit energi surya.

"Energi surya kita dorong secara masif dengan target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 2.089,4 Mega Watt. Ini waktu tepat untuk mengakselerasi," kata Harris.

Strategi yang ditempuh pemerintah antara lain dengan tetap mengembangkan PLTS skala besar. Salah satunya bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). Ini dilakukan dalam rangka menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

Baca juga: Panel Surya Tak Berfungsi Saat Mendung, Mitos atau Fakta?

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan PLTS di area lahan bekas tambang sebesar 2.300 MW, dengan rincian Bangka Belitung (1.250 MW), Kutai Barat (1.000 MW), dan Kutai Kartanegara (53 MW).

Sementara untuk PLTS terapung akan dibangun pembangkit dengan kapasitas 857 MW yang tersebar di Jawa Tengah (Waduk Wonogiri, Waduk Mrica di Banjarnegara), Jawa Timur (Waduk Sutami di Karangkates, Waduk Wonorejo di Tulung Agung), Jawa Barat (Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling), dan Sumatera Barat (Waduk Singkarak).

Ada pula pengembangan PLTS Cold Storage dengan mengoptimalkan dana APBN bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah pesisir atau kluster ekonomi maritim. Terakhir, pengembangan PLTS Hybrid di wilayah 3T khusus Indonesia bagian Timur.