Buruh Dibayar Lebih Rendah di RUU Cipta Kerja? Simak Penjelasannya

Kompas.com - 05/10/2020, 07:32 WIB
Ilustrasi uang KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja kini tinggal menunggu pengesahan di Paripurna DPR. Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk meloloskan RUU paket omnibus law tersebut.

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh yakni pasal RUU Cipta Kerja yang akan menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral. Penerapan upah sektoral selama ini dilakukan lewat penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Sektoral (UMSK).

Dengan dihapuskannya UMK, maka otomatis skema upah minimum akan menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sebagai informasi, dalam aturan skema upah minimum yang diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum terdiri dari UMK dan UMP.

Baca juga: Jadi Kontroversi, Apa Itu RUU Cipta Kerja?

Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota.

Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH. KHL saat ini berlaku 60 item, sementara yang diusulkan oleh serikat buruh mencapai 78 item komponen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dijelaskan lebih lanjut di Pasal 90 UU Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan.

Sementara itu dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law BAB IV Ketenagakerjaan Bagian 2, disebutkan bahwa di antara pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disisipkan tujuh pasal yakni pasal 88A sampai 88G.

Baca juga: Masih Bingung Apa Itu Omnibus Law?

"Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja," jelas Ketua Baleg DPR RI Supraptman dalam keterangan resminya seperti dikutip pada Senin (5/10/2020).

Upah lebih rendah dengan UMP

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar Cahyono, mengungkapkan terdapat pasal yang dinilai dapat merugikan buruh/pekerja. Pertama, pasal 88C. Kahar menilai bunyi pasal itu berarti menghilangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyaluran BPUM Tahap 2 Dipercepat, Targetkan 3 Juta Penerima di Akhir Agustus 2021

Penyaluran BPUM Tahap 2 Dipercepat, Targetkan 3 Juta Penerima di Akhir Agustus 2021

Whats New
Watsons Tebar Diskon Hingga 70 Persen, Mulai 6–12 Agustus 2021

Watsons Tebar Diskon Hingga 70 Persen, Mulai 6–12 Agustus 2021

Spend Smart
Lindungi UMKM Lokal, Lazada Tutup Keran Impor Produk Fashion Hingga Kuliner

Lindungi UMKM Lokal, Lazada Tutup Keran Impor Produk Fashion Hingga Kuliner

Whats New
Mengapa Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2021 Kemendibud Ristek Belum Diumumkan?

Mengapa Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2021 Kemendibud Ristek Belum Diumumkan?

Work Smart
FIFGroup Telah Salurkan Bantuan Sembako Senilai Rp 23,8 Miliar Selama Pandemi Covid-19

FIFGroup Telah Salurkan Bantuan Sembako Senilai Rp 23,8 Miliar Selama Pandemi Covid-19

Rilis
 Bagaimana Cara Mencairkan Bilyet Giro?

Bagaimana Cara Mencairkan Bilyet Giro?

Whats New
Sambut BI-Fast, Anabatic Siapkan Digital Xformation Platform

Sambut BI-Fast, Anabatic Siapkan Digital Xformation Platform

Whats New
Kemendikbud Ristek Sebut Anggaran Rp 3,7 Triliun Tak Hanya untuk Laptop

Kemendikbud Ristek Sebut Anggaran Rp 3,7 Triliun Tak Hanya untuk Laptop

Whats New
Pemanfaatan Fitur Wakaf pada Produk Asuransi Syariah Masih Rendah

Pemanfaatan Fitur Wakaf pada Produk Asuransi Syariah Masih Rendah

Whats New
Erick Thohir: Pertamina Punya Kapabilitas Jadi Perusahaan Besar Dunia

Erick Thohir: Pertamina Punya Kapabilitas Jadi Perusahaan Besar Dunia

Whats New
Pemerintah Gelontorkan Anggaran PEN Rp 305,50 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah Gelontorkan Anggaran PEN Rp 305,50 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Whats New
Kabar Gembira, Sri Mulyani Bebaskan Pajak Sewa Toko di Pasar dan Mal hingga Oktober 2021

Kabar Gembira, Sri Mulyani Bebaskan Pajak Sewa Toko di Pasar dan Mal hingga Oktober 2021

Whats New
Cara TaniHub Group Menjaga Kualitas Pelayanan di Tengah Pandemi Covid-19

Cara TaniHub Group Menjaga Kualitas Pelayanan di Tengah Pandemi Covid-19

Rilis
Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris IFG

Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris IFG

Whats New
Sri Mulyani: Menjelaskan 4 Level PPKM ke Masyarakat Tidak Mudah

Sri Mulyani: Menjelaskan 4 Level PPKM ke Masyarakat Tidak Mudah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X