Kompas.com - 07/10/2020, 22:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, hingga hari ini penyaluran Banpres Produktif untuk usaha mikro mencapai hampir 100 persen dari Rp 22 triliun dana yang disiapkan.

Untuk itu, pihaknya berkooordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kembali mengawal penyaluran tahap kedua.

“Ini yang kedua kalinya kami berkordinasi dengan pimpinan KPK mengenai implementasi bantuan produktif usaha mikro, kita tahu program ini diluncurkan di akhir minggu ketiga Agustus untuk 9,1 juta usaha mikro yang unbankable sebesar Rp 2,4 juta. Hari ini sudah mencapai hampir 100 persen dan kita akan masuk tahap berikutnya, penambahan menjadi 12 juta pelaku Usaha Mikro yang akan menerima program Banpres ini,” ujarnya mengutip siaran resminya, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Masih Bisa Daftar, Ini Syarat dan Cara Dapatkan BLT UMKM Rp 2,4 Juta

Menurut Teten, pada pekan ini penambahan tahap kedua BLT UMKM ini akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro.

Dengan begitu total penyaluran yang akan diberikan adalah sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro.

“Yang kurang, jumlahnya. Di data kami, yang minta (bantuan) ada 22 juta, sudah disetujui 12 juta. Minggu ini akan disalurkan penambahan 3 juta pelaku usaha mikro,” ungkapnya.

Lebih lanjut Teten menjelaskan, kerja sama dengan KPK dilakukan untuk mengawal agar program Banpres Produktif untuk usaha mikro dapat berjalan tepat sasaran dan merata. Ia mengaku, penyaluran tahap pertama berjalan baik dan cepat.

“Kami ingin KPK terus bekerja bersama mengawal program ini dengan tuntas. Kami pahami KPK sangat konsern terhadap program ini, agar tepat sasaran, karena memang sangat dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Selama ini pelaksanaannya cukup baik dan cepat, dan hampir tidak ada isu negatif, seperti salah sasaran. Sistem kami masih bisa mengendalikan program ini agar tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, pihaknya siap mengawal program tersebut. Menurut Ghufron, KPK akan melakukan pengawasan mulai dari pelaksanaan, audit hingga pemeriksaan.

“Yang kami lakukan untuk Banpres ini adalah mulai dari proses input data agar tepat sasaran. KPK mendampingi dalam memformulasi pembuatan regulasi terkait identifikasi sasaran dan input data. Juga memantau input data, serta penyaluran bantuan,” katanya.

KPK juga menyediakan portal jaga.go.id untuk menampung keluhan dari masyarakat terkait Banpres Produktif untuk Usaha Mikro ini dan permasalahan Covid-19.

Baca juga: Dapat Tambahan Dana dari Presiden, BLT UMKM Diperpanjang hingga Desember

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKI Dorong Hilirisasi Produk Perkebunan untuk Bisa Berkontribusi ke Perekonomian Nasional

BKI Dorong Hilirisasi Produk Perkebunan untuk Bisa Berkontribusi ke Perekonomian Nasional

Whats New
Pertamina NRE dan MDI Ventures Buka Peluang Pendanaan Startup Energi

Pertamina NRE dan MDI Ventures Buka Peluang Pendanaan Startup Energi

Rilis
Tenaga Kerja: Pengertian, Jenis, dan Contohnya

Tenaga Kerja: Pengertian, Jenis, dan Contohnya

Work Smart
Profil Nicke Widyawati, Wanita yang Dua Periode Jabat Posisi Dirut Pertamina

Profil Nicke Widyawati, Wanita yang Dua Periode Jabat Posisi Dirut Pertamina

Whats New
Memutus Rantai 'Generasi Sandwich' dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik, Seperti Apa?

Memutus Rantai 'Generasi Sandwich' dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik, Seperti Apa?

Whats New
HUB.ID Accelerator 2022, Ajang Kominfo Latih 'Startup' Buat 'Pitch Deck'

HUB.ID Accelerator 2022, Ajang Kominfo Latih "Startup" Buat "Pitch Deck"

Whats New
Cara Cek BSU Tahap 4 atau BLT Subsidi Gaji yang Cair Mulai Hari Ini

Cara Cek BSU Tahap 4 atau BLT Subsidi Gaji yang Cair Mulai Hari Ini

Whats New
Tragedi Stadion Kanjuruhan, Erick Thohir: Tidak Ada Sepak Bola Seharga Nyawa

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Erick Thohir: Tidak Ada Sepak Bola Seharga Nyawa

Whats New
Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Whats New
Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Whats New
Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Whats New
Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Whats New
Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Whats New
OJK Sebut SWI Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 18 Investasi Ilegal pada September 2022

OJK Sebut SWI Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 18 Investasi Ilegal pada September 2022

Whats New
Pembangkit Batu Bara Beroperasi Lagi di Eropa, Harga Batu Bara Naik

Pembangkit Batu Bara Beroperasi Lagi di Eropa, Harga Batu Bara Naik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.