Sri Mulyani hingga Airlangga Jawab Kritikan Investor Global soal UU Cipta Kerja

Kompas.com - 11/10/2020, 09:00 WIB
Jajaran menteri melakukan konferensi pers terkait pasal-pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/10/2020). 
Dok. Kemenko PerekonomianJajaran menteri melakukan konferensi pers terkait pasal-pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 35 investor global dengan nilai aset kelolaan (asset under management/AUM) sebesar 4,1 triliun dollar AS menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Beleid yang dibuat dengan metode omnibus law tersebut baru saja disahkan oleh DPR, pada Senin (5/10/2020).

Di dalam surat terbuka tersebut dijelaskan, UU Cipta Kerja berisiko merusak kondisi lingkungan, sosial, juga pemerintahan.

Baca juga: Ancaman Kerusakan Hutan di UU Cipta Kerja, Ini Pejelasan Menteri LHK

 

Para Investor global tersebut khawatir dengan adanya perubahan kerangka perizinan, berbagai persyaratan pengelolaan lingkungam dan konsultasi publik serta sistem sanksi bakal berdampak buruk terhadap lingkungan, hak asasi manusia, serta ketenagakerjaan.

Hal itu dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dan bisa memengaruhi daya tarik pasar Indonesia.

"Kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari langkah-langkah perlindungan lingkungan yang dipengaruhi oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja,” kata Peter van der Werf, dari Robeco dikutip dari Reuters (5/10/2020).

Reuters memberitakan, 35 investor yang menuliskan surat terbuka di antaranya adalah Aviva Investor, Legal & General Investment Management, Chruc of England Pensions Board, Robevo, dan Sumitomo Mitsui Trust Assets Management.

Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo pun memberikan tanggapan atas berbagai kritik yang muncul setelah pengesahan UU yang digarap secara omnibus law tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya, dia mengatakan di dalam UU Cipta Kerja, pemerintah tidak memperlemah aturan mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal), namun justri memperkuat.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, para investor tersebut belum membaca naskah UU Cipta Kerja yang paling baru.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X