Erick Thohir Tunjuk Pemeriksa Kasus Jaksa Pinangki Jadi Komisaris Danareksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Barita Simanjuntak sebagai Komisaris PT Danareksa (Persero). Keputusan itu tertuang dalam Nomor: SK-323/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Danareksa (Persero).

Lalu SK-324/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero).

Dalam perombakan terbaru di BUMN keuangan tersebut, nama lain di jajaran komisaris yakni Robert Pakpahan yang merupakan mantan Dirjen Pajak Kemenkeu dan Sonny Loho yang tercatat sebagai mantan Irjen Kemenkeu.

Nama Barita Simanjuntak sendiri tak asing di dunia hukum Indonesia. Pria asal Tapanuli Utara ini ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak sejak 1 November 2019.

Baca juga: Motif Komisaris BUMN Rangkap Jabatan: Remunerasi hingga Politik Balas Budi

Dalam beberapa pekan terakhir, namanya sering muncul dalam pemberitaan terkait kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Djoko Tjandra, terpidana kasus cessie Bank Bali yang buron di Malaysia.

Sebagai Ketua Komjak, Barita Simanjuntak bertugas melakukan pemeriksaan pada Jaksa Pinangki setelah dilaporkan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

Dikutip dari Tribunnews, Barita mendalami dunia hukum pertama kali saat menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Sumatera Utara (USU) hingga lulus pada tahun 1995. Kemudian setelah lulus, ia mencoba menjadi calon Hakim PN Kabanjahe 1996-1997.

Tak lama setelah itu, Barita muda juga pernah menjadi Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 1999. Kariernya mulai melejit setelah mengambil gelar S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada 2002.

Baca juga: Kata Ahli Hukum UI soal Polemik Pejabat Negara Jadi Komisaris BUMN

Usai mendapatkan gelar itu, Barita Simanjuntak aktif di dunia akademisi hingga menjadi tenaga ahli di bidang hukum di institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum.

"Saya tidak menduga Presiden akan memilih saya sebagai Ketua Komisi Kejaksaan. Sebab, saya bukan jaksa aktif, saya awalnya masuk Komisi Kejaksaan dari usulan masyarakat," kata Barita kepada Tribunnews.

Dalam keterangan resmi PT Danareksa seperti dikutip dari Antara, Kementerian BUMN melakukan perombakan pada posisi direksi dan komisaris perusahaan. 

Dalam keputusannya, Erick Thohir mengangkat Arisudono Soerono sebagai Direktur Utama, Muhammad Teguh Wirahadikusumah sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Andry Setiawan Direktur Investasi, serta M Irwan sebagai Direktur SDM dan Hukum.

Kemudian untuk jajaran komisaris dijabat oleh Robert Pakpahan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Barita Simanjuntak dan Sonny Loho sebagai Komisaris, dan Mirza Adityaswara sebagai Komisaris Independen.

Baca juga: Ombudsman: Pergantian Komisaris BUMN oleh Erick Thohir Ada yang Tabrak Aturan

Manajemen Danareksa menyampaikan pergantian jajaran direksi dan komisaris yang efektif berlaku sejak 9 Oktober 2020 merupakan langkah untuk semakin memperkuat posisi Danareksa di industri keuangan, pasar modal, maupun interbank switching.

"Dengan kehadiran kepemimpinan yang baru ini, diharapkan dapat semakin mengembangkan potensi bisnis dan layanan Danareksa ke depannya," tulis Danareksa dalam keterangannya. 

Danareksa saat ini memiliki tiga entitas anak, yaitu PT Danareksa Capital (kepemilikan 99,90 persen), PT Danareksa Finance (kepemilikan 99,99 persen), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (kepemilikan 67 persen).

Sedangkan yang termasuk entitas asosiasi adalah PT Danareksa Investment Management (kepemilikan 65 persen) dan PT Danareksa Sekuritas (kepemilikan 33 persen).

"Dengan sinergi antar-Grup Danareksa, kini perusahaan telah berkembang pesat menjadi Corporate Center yang streamlined dan dinamis untuk mendukung berbagai pengembangan bisnis," tulis Danareksa.

Baca juga: Tentang Dana Talangan BUMN yang Dipersoalkan Adian Napitupulu