Agenda Koperasi Pasca-Omnibus Law

Kompas.com - 13/10/2020, 11:40 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

Peluang adanya solidaritas seperti itu sesungguhnya telah diatur oleh prinsip koperasi pertama, "Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela bagi semua orang yang merasa dapat mengakses layanan dan manfaat koperasi".

Proyeksi kedua, dengan kemudahan itu akan banyak anak-anak muda mendirikan koperasi dalam berbagai varian baru. Koperasi pekerja atau worker coop bakal tumbuh, di saat yang sama banyak pengangguran karena pandemi. Lalu jenius-jenius kreatif juga akan mulai melirik koperasi startup atau startup coop sebagai alternatif.

Model koperasi platform atau platform coop juga akan bermunculan. Ditambah koperasi komunitas atau community coop yang berbasis sektor kreatif juga akan tumbuh pesat.

Saya merasakan zeitgeist atau semangat zamannya memang telah tiba. Dulu, sekira 10 tahun lalu, mengintrodusir koperasi pekerja—berbeda dengan koperasi karyawan/buruh—itu lebih sulit daripada sekarang.

Sekarang gagasan/diskursus itu cenderung mudah diterima oleh generasi milenial dan pasca milenial. Ada gairah besar berkoperasi dari anak-anak muda di zaman ini daripada sebelumnya. Saya menduga media sosial berpengaruh besar dalam diseminasi informasi, inspirasi dan insight.

Proyeksi ketiga, di masa-masa mendatang berbagai bentuk restrukturisasi kelembagaan koperasi akan menjadi kenormalan baru. Amalgamasi, merger atau akuisisi akan menjadi lumrah di koperasi. Sebabnya, koperasi primer nasional dengan pendirian lintas wilayah cenderung membuat ikatan kewilayahan menjadi lebih cair. Ikatan kewilayahan yang saya maksud adalah sebagai keintiman (intimacy) orang dengan lokus hidupnya.

Selama ini sungguh sulit mengupayakan amalgamasi atau merger antar koperasi sebagai strategi pengembangan lembaga dan usaha yang lebih disebabkan variabel non-ekonomi. Misalnya seperti faktor kesejarahan koperasi yang melekat pada lokus hidup tertentu.

Primer nasional akan mengubah ikatan itu tak lagi berbasis pada lokus hidup, melainkan kesamaan kepentingan dan aspirasi anggotanya. Di sini koperasi akan mulai berhitung rasional dan menilai amalgamasi atau merger merupakan strategi yang wajar.

Afirmasi

Selain kemudahan dalam pasal pendirian, ada satu hal yang progresif di omnibus law klaster koperasi dan UKM ini. Yaitu adanya alokasi minimal 40 persen pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang harus diberikan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan koperasi.

Dengan afirmasi itu membuka peluang bagi usaha mikro kecil dan koperasi diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Taksiran nilainya ratusan trilyun untuk Pemerintah Pusat, belum termasuk Pemerintah Daerah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X