Pastikan Tak Terlibat Parpol, BKN Bakal Verifikasi CPNS yang Lulus ke KPU

Kompas.com - 19/10/2020, 18:47 WIB
Ilustrasi CPNS 2019 KOMPAS/RADITYA HELABUMIIlustrasi CPNS 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman hasil akhir 30 Oktober, dipastikan tidak segera ditetapkan menjadi PNS. Sebab, ada sejumlah verifikasi peserta yang dilakukan.

Verifikasi meliputi keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS atau anggota TNI/Polri.

Selain itu, calon CPNS juga tidak terlibat politik praktis atau menjadi anggota/bagian dari partai politik (parpol). Apabila ada peserta terbukti terlibat parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya.

Baca juga: 19.732 Formasi CPNS Terancami Kosong, Apa Sebabnya?

Untuk mengetahui keterlibatan peserta di parpol atau politisi praktis, masing-masing instansi yang dilamar akan mengecek seluruh nama calon peserta lulus CPNS ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami akan meminta instansi untuk mengecek nama-nama yang lulus tes bukan sebagai pengurus parpol. Bisa juga nanti masyarakat melaporkan ke BKN jika ada calon yang akan diangkat sebagai pengurus parpol," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono, kepada Kompas.com, Senin (19/10/2020).

BKN sebagai Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menjadwalkan beberapa tahapan penetapan kelulusan peserta CPNS Formasi Tahun 2019. Mulai dari pengolahan nilai SKD dan SKB yang dimulai pada pada 8 Oktober dan berakhir pada 18 Oktober 2020.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi integrasi hasil SKD-SKB pada 19-23 Oktober 2020 dengan seluruh instansi pusat dan daerah, dan pengumuman hasil seleksi pada 30 Oktober 2020.

Dilanjutkan dengan pemberkasan dan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada tanggal 1-30 November 2020 dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS 2019 direncanakan akan ditetapkan per 1 Desember 2020.

Baca juga: Tahun Depan Usulkan CPNS Buat Guru Tidak Lampirkan Serdik, BKN: Kami Tampung Masukannya

Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada seleksi tahun ini BKN akan memroses penetapan NIP CPNS 2019 secara digital melalui aplikasi DocuDigital.

Selain itu BKN juga membuka peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019, selama tiga hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan.

Hal itu untuk mengakomodir pengaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan oleh masing-masing Instansi. Lebih lanjut unsur yang dapat disanggah adalah hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSCASN.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub: Pergerakan Pesawat Semakin Baik

Menhub: Pergerakan Pesawat Semakin Baik

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Aman Cari Jodoh Melalui Aplikasi | 'Empty Love', Benarkah Terjadi Melalui Proses Perjodohan? | Sudah Tahu 'Toxic' Kenapa Masih Dipertahankan?

[KURASI KOMPASIANA] Tips Aman Cari Jodoh Melalui Aplikasi | "Empty Love", Benarkah Terjadi Melalui Proses Perjodohan? | Sudah Tahu "Toxic" Kenapa Masih Dipertahankan?

Rilis
Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini yang Harus Dilakukan

Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Jokowi Diminta Benahi Kusutnya Pelabuhan di Indonesia

Jokowi Diminta Benahi Kusutnya Pelabuhan di Indonesia

Whats New
Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

Rilis
Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0

Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0

Rilis
Tinjau Kebakaran di Kilang Cilacap, Bos Pertamina: Tidak Ada Korban

Tinjau Kebakaran di Kilang Cilacap, Bos Pertamina: Tidak Ada Korban

Rilis
Persiapan Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman Sudah 90 Persen

Persiapan Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman Sudah 90 Persen

Whats New
Sering Dibully Jadi Alasan 5 Calon Pekerja Migran Terjun dari Lantai 4 BLK Malang

Sering Dibully Jadi Alasan 5 Calon Pekerja Migran Terjun dari Lantai 4 BLK Malang

Rilis
Cek Pajak Kendaraan Motor dan Mobil DKI Jakarta di Sini

Cek Pajak Kendaraan Motor dan Mobil DKI Jakarta di Sini

Spend Smart
Kemenkeu: RUU Perpajakan Mungkin Akan Dinikmati Pemerintahan Era Mendatang

Kemenkeu: RUU Perpajakan Mungkin Akan Dinikmati Pemerintahan Era Mendatang

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] 3 Rekomendasi Film dan Serial untuk Pecinta Genre Horor

[KURASI KOMPASIANA] 3 Rekomendasi Film dan Serial untuk Pecinta Genre Horor

Rilis
Buka Pesta Kesenian, Jokowi: Tunjukkan ke Dunia, Bali Aman Dikunjungi

Buka Pesta Kesenian, Jokowi: Tunjukkan ke Dunia, Bali Aman Dikunjungi

Whats New
Biar Hemat, Manfaatkan Promo Indomaret Pekan Ini

Biar Hemat, Manfaatkan Promo Indomaret Pekan Ini

Whats New
Jadi Komut Inalum, Berapa Gaji yang Didapat Doni Monardo?

Jadi Komut Inalum, Berapa Gaji yang Didapat Doni Monardo?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X