Pemerintah Diminta Sosialisasi Penyederhanaan Perizinan di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 19/10/2020, 18:12 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Mirah Midadan mengatakan, pemerintah perlu melakukan sosialiasi terkait dengan adanya berbagai penyederhanaan perizinan dalam membuka usaha khususnya kemudahan bagi para nelayan.

Sebab kata dia, Undang-undang Cipta Kerja bisa memberikan berbagai kemudahan dalam mengurus perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

"Sekarang mengurus berbagai perizinan sudah cukup mudah, seperti mengurus izin untuk berlayar bisa melalui OSS. Makanya diperlukan adanya sosialisasi agar kemudahan atas simplifikasi perizinan ini tersampaikan dengan baik," ujarnya dalam diskusi webinar Indef, Senin (19/10/2020).

Menurut dia, kemudahan ini juga memberikan keuntungan bagi para nelayan. Sebab para nelayan juga bisa mereduksi pembiayaan.

Baca juga: Pola Perilaku Masyarakat Berubah Selama Pandemi, Apa yang Harus Dilakukan Brand?

Dia menjelaskan, dalam UU Perikanan pada pasal 1 nomor 16, 17 dan 18 disebutkan nelayan harus memiliki 3 izin yang harus dipenuhi agar bisa berlayar. Kini melalui UU Cipta Kerja, perizinan tersebut disederhanakan dari 3 menjadi 1 perizinan saja.

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah untuk berperan aktif dalam mengkomunikasikan penyederhanaan ini melalui sosialisasi ke seluruh masyarakat.

Di sisi lain, Mirah juga menyoroti perubahan definisi nelayan kecil. Di UU Cipta Kerja, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

Sementara jika dibandingkan dengan UU Eksisting Perikanan dikatakan, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton (GT).

"Berarti ini ada perubahan yang menghilangkan size ukuran dalam UU Cipta Kerja ini. Menghilangkan gross ton kapal penangkap ikan ini, berpotensi melahirkan konflik dengan nelayan - nelayan besar dengan nelayan kecil. Sehingga akan merugikan nelayan kecil dalam menangkap ikan dalam jumlahnya," kata dia.

Baca juga: UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Gerus Lahan Pertanian Nasional



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Whats New
OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

Whats New
Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Rilis
Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Whats New
Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Spend Smart
Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Whats New
Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Rilis
Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Rilis
IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

Whats New
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Level Rp 923.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Level Rp 923.000 per Gram

Whats New
Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru

Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru

Earn Smart
Aturan Baru Jokowi, Pemda Tak Bisa Asal Pungut Pajak dan Retribusi

Aturan Baru Jokowi, Pemda Tak Bisa Asal Pungut Pajak dan Retribusi

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Ditutup Siang Ini

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Ditutup Siang Ini

Whats New
[POPULER MONEY] Impor Beras Setelah Serukan Benci Produk Asing | Ribuan Alumni Kartu Prakerja Jadi Wirausaha

[POPULER MONEY] Impor Beras Setelah Serukan Benci Produk Asing | Ribuan Alumni Kartu Prakerja Jadi Wirausaha

Whats New
Pertamina Targetkan Kilang Hijau Cilacap Beroperasi Desember Tahun ini

Pertamina Targetkan Kilang Hijau Cilacap Beroperasi Desember Tahun ini

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X