KPK Tetapkan Dirut PT PAL Jadi Tersangka, Ini Kata Stafsus Menteri BUMN

Kompas.com - 22/10/2020, 21:25 WIB
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Dok. BNPBStaf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (8/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir disebut pernah berbicara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut (Persero) atau PT PAL Budiman Saleh.

Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga melalui keterangannya, Kamis (22/10/2020).

“Kasusnya sudah diproses oleh KPK dan ini juga adalah salah satu kasus yang pernah dibicarakan Pak Erick ke KPK. Walaupun saat itu kami belum mengerti siapa saja yang menjadi tersangkanya, tapi kita sudah menyerahkan semuanya ke KPK,” ujar Arya.

Baca juga: Hingga Oktober 2020, BTN Salurkan Kredit PEN Rp 19,01 Triliun

Menurut Arya, kasus yang menimpa Budiman Saleh itu terjadi pada 2017 lalu. Saat itu dia masih menjabat di PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PT DI.

“Jadi kami dari Kementerian BUMN mengatakan adalah ini proses hukum yang harus dihargai dan kami mendukung semua langkah-langkah yang telah dilakukan KPK untuk melakukan penegakan hukum,” kata Arya.

Arya mengaku pihaknya akan terus mendukung KPK untuk melakukan pembersihan di tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah.

“Kami sudah menyerahkan semuanya ke KPK dan kami support terus apa yang dilakukan KPK dan langkah-langkah terbaik untuk pembersihan di BUMN,” ungkapnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007-2017.

Baca juga: Menkop Sebut UMKM Pangan Perlu Korporatisasi

Budiman diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Aerostructure PT DI, Direktur Aircraft Integration PT DI, serta Direktur Niaga dan Restrkturisasi PT DI.

Budiman diduga telah menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra fiktif tersebut sebesar Rp 686.185.000.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X