Menkop Sebut UMKM Pangan Perlu Korporatisasi

Kompas.com - 22/10/2020, 20:32 WIB
Kemenkop UKM Teten Masduki saat memberikan kata sambutan Humas Kemenkop UKM Kemenkop UKM Teten Masduki saat memberikan kata sambutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, UMKM pangan memerlukan korporatisasi untuk bisa berkembang.

Ia menjelaskan, sebanyak 60 persen sektor UMKM bergerak di bidang makanan. UMKM tersebut menyerap sebanyak 66 persen terigu nasional.

Sementara di bidang produksi pertanian dan perikanan lebih dari 90 persen merupakan sektor UMKM. Sayangnya, kata Teten, Indonesia belum ada korporatisasi pertanian.

"Sektor produksi di UMKM pangan punya potensi dikembangkan tapi terhalang inefisiensi karena kepemilikan lahan yang sempit, pembiayaan, kepastian pasar dan harga, serta inovasi teknologi," ujar Teten dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020 secara virtual, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Ada Fasilitas Kredit hingga Rp 8 Juta di Blibli PayLater

Oleh sebab itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pihaknya diminta melakukan inovasi kelembagaan melalui program korporatisasi UMKM, yang didalamnya juga mencakup petani dan nelayan.

Pemerintah berharap usaha-usaha yang kecil dan bergerak perseorangan bisa terkonsolidasi dalam satu kelembagaan.

"Dengan kelembagaan ini maka para petani kecil dan berlahan sempit bisa dikonsolidasi dalam skala berkeekonomian," kata dia.

Di sisi lain, dengan korporatisasi UMKM tersebut, maka penyaluran bantuan dari pemerintah, khususnya untuk pertanian seperti pupuk, alat mesin pertanian (alsintan), hingga pelatihan bisa dikonsolidasikan dengan baik.

Namun kata dia, dalam model bisnis korporatisasi, UMKM pangan harus didukung sarana produksi hulu hingga pengolahan dan manajemen profesional.

Baca juga: Kookmin Masuk, Bos Bukopin Yakin Bakal Dorong Transformasi Bisnis

Teten mengatakan, produksi dan pasar pun harus terhubung agar pembiayaan sektor UMKM pangan dapat bergairah. Menurutnya, saat ini perbankan maupun koperasi simpan pinjam porsinya masih kecil untuk pembiayaan di sektor pangan.

Ia menambahkan, untuk pengembangan UMKM pangan diperlukan pula penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis dan pemasaran. Maka, pihaknya bersama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics mengembangkan aplikasi pangan digital.

Aplikasi tersebut bertujuan membangun rantai distribusi pangan melalui jaringan warung sembako tradisional yang jumlahnya mencapai 3,5 juta. Saat ini, aplikasi tersebut dalam tahap pilot project di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Jaringan warung sembako tradisional tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk program operasi pasar guna mengendalikan inflasi.

Teten menekankan, proyek besar korporatisasi UMKM pangan hanya dapat dilakukan dengan kerja sama antar kementerian dan lembaga (K/L) terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian BUMN, Kemenkop UKM, hingga pemerintah daerah.

Baca juga: Berkat PayPal, Harga Bitcoin Tembus Rp 190 Juta



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Whats New
Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Whats New
ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

Whats New
Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Whats New
Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X