UU Cipta Kerja, Kepentingan Publik atau Kartel Politik?

Kompas.com - 19/11/2020, 05:05 WIB
Massa Buruh Membawa spanduk yang menyerukan penolakan pada Omnibus Law UU Cipta kerja, pada aksi unjuk rasa, Senin (2/11/2020) di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. KOMPAS.com/SONYA TERESAMassa Buruh Membawa spanduk yang menyerukan penolakan pada Omnibus Law UU Cipta kerja, pada aksi unjuk rasa, Senin (2/11/2020) di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

PRESIDEN Jokowi menindaklanjuti keputusan paripurna DPR yang telah menyetujui UU Omnibus law. Pada 2 November 2020 (kurang 3 hari dari batas waktu pengesahan UU oleh Presiden), Presiden Jokowi mengesahkan Undang-undang tersebut dalam lembaran negara menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Padahal, protes terhadap UU ini cukup kuat.

Penolakan bukan hanya dari kelompok buruh tetapi juga dari akademisi, termasuk dua ormas Islam terbesar, Muhammadiyah, dan NU.

Hiper regulasi

Protes dan penolakan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat adalah sesuatu yang wajar dan diperlukan. Proses legislasi UU Cipta Kerja yang super cepat menimbulkan kecurigaan. Apalagi masyarakat mengalami kebingungan karena ada beberapa draft berbeda yang telah disahkan. Naskah yang diserahkan DPR kepada Istana sendiri berjumlah 812 halaman.

Kemudian berubah menjadi naskah final versi pemerintah sejumlah 1.187. Belakangan publik mendapati, terdapat “salah ketik” di beberapa pasal yang telah diundangkan dan disahkan dalam lembaran negara. Hubungan pasal 5 dan pasal 6 dalam UU tersebut juga bermasalah.

Pasal 6 dalam undang-undang itu merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf a. Namun pada pasal 5 tidak terdapat ayat atau huruf.

Maka, masyarakat layak untuk bertanya, kepentingan apa dan siapa yang direpresentasikan oleh UU no 11 tahun 2020? Mengapa pemerintah terlihat ngotot untuk mengesahkan UU ini dan mengabaikan aspirasi masyarakat?

Pemerintah menjelaskan, omnibus law adalah langkah strategis untuk mengatasi kesemrawutan dan tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi dan pergerakan roda ekonomi.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Digital Tak Maksimal bila Tak Ada UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi menyebut, Indonesia mengalami hiper regulasi di mana sekitar 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah telah menyebabkan ruang gerak pemerintah dan dunia usaha tidak lincah karena terpasung birokratisasi.

Presiden Jokowi benar. Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menemukan bahwa masalah besar dalam regulasi di Indonesia adalah hiper regulasi di mana ada tumpang tindih dan ketidaksesuaian antar UU yang ada. Belum lagi ditambah jumlah undang-undang yang sangat banyak. Jadi, semangat UU Omnibus law untuk memangkas, menata dan mengharmonisasi UU sehingga UU yang ada saling terkait dan relevan, memang sangat diperlukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN FILM KOMPASIANA] 'Raya and The Last Dragon' Kental Kultur Asia Tenggara | 'Shinbi's House' Animasi Hantu Lucu untuk Anak-Anak

[TREN FILM KOMPASIANA] "Raya and The Last Dragon" Kental Kultur Asia Tenggara | "Shinbi's House" Animasi Hantu Lucu untuk Anak-Anak

Rilis
Gandeng Ekosistem Digital, Bank Jago Bidik Pertumbuhan Kredit 7,5 Persen

Gandeng Ekosistem Digital, Bank Jago Bidik Pertumbuhan Kredit 7,5 Persen

Whats New
Alokasi Pupuk Bersubsidi Meningkat, Petani di Temanggung Diharapkan Bisa Tingkatkan Produktivitas

Alokasi Pupuk Bersubsidi Meningkat, Petani di Temanggung Diharapkan Bisa Tingkatkan Produktivitas

Rilis
Pelamar Sekolah Kedinasan Terkendala NIK dan KK yang Tak Sesuai, Ini yang Harus Dilakukan

Pelamar Sekolah Kedinasan Terkendala NIK dan KK yang Tak Sesuai, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sering Kena Ghosting Rekruter, Bisa Jadi Kamu Overqualified

[KURASI KOMPASIANA] Sering Kena Ghosting Rekruter, Bisa Jadi Kamu Overqualified

Rilis
Rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dilanjutkan Sampai Bandara Kertajati

Rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dilanjutkan Sampai Bandara Kertajati

Whats New
Terapkan Digitalisasi, Operasi Chevron Hemat Rp 1,4 Triliun di 2020

Terapkan Digitalisasi, Operasi Chevron Hemat Rp 1,4 Triliun di 2020

Whats New
THR 2021 Wajib Diayar Penuh, Ini Komentar Pengusaha

THR 2021 Wajib Diayar Penuh, Ini Komentar Pengusaha

Whats New
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tambah Satu Stasiun, Dipantau Ketat Luhut

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tambah Satu Stasiun, Dipantau Ketat Luhut

Whats New
IHSG Cenderung Melemah Jelang Ramadhan, Ini Penjelasan Analis

IHSG Cenderung Melemah Jelang Ramadhan, Ini Penjelasan Analis

Whats New
KPPU Denda Travel Circle International Ltd Rp 1 Miliar, Ini Penyebabnya

KPPU Denda Travel Circle International Ltd Rp 1 Miliar, Ini Penyebabnya

Whats New
Sandiaga Uno Siap Bantu Pengelolaan TMII, Akan Seperti Apa?

Sandiaga Uno Siap Bantu Pengelolaan TMII, Akan Seperti Apa?

Whats New
Mengenal Apa Itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu

Mengenal Apa Itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu

Whats New
Agar Stok Pangan Aman Selama Ramadhan, Pemerintah Impor Bawang Putih hingga Gula

Agar Stok Pangan Aman Selama Ramadhan, Pemerintah Impor Bawang Putih hingga Gula

Whats New
Kapan Layanan Tes GeNose Tersedia di Bandara Soekarno-Hatta?

Kapan Layanan Tes GeNose Tersedia di Bandara Soekarno-Hatta?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X