Menaker Akui, Sebelum UU Cipta Kerja Terbit Banyak Regulasi Berbelit dan Tumpang Tindih

Kompas.com - 20/11/2020, 07:33 WIB
Menaker Ida Fauziyah berikan sambutan sekaligus pengarahan pada acara Rakor LSP bertema Sertifikasi sebagai Jaminan Mutu Tenaga Kerja Kompeten di Jakarta, Selasa (17/11/2020).
DOK. Humas KemnakerMenaker Ida Fauziyah berikan sambutan sekaligus pengarahan pada acara Rakor LSP bertema Sertifikasi sebagai Jaminan Mutu Tenaga Kerja Kompeten di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sebelum adanya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, banyak aturan yang tumpang tindih dalam pelayanan publik serta pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Kita mengalami banyak sekali tumpang tindih pengaturan dan regulasi. Regulasi yang dipandang berbelit-belit. Birokrasi kita yang masih pakai pegangan 'kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah'," kata Ida melalui tayangan virtual Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (19/11/2020).

Ida menilai, birokrasi di Indonesia masih menyulitkan masyarakat.

Baca juga: Membaca Gelagat Penghapusan Premium, Mulai dari Program Langit Biru hingga Diskon Pertalite

Padahal, menurut dia, dengan pelayanan publik yang berbelit di birokrasi akan menghambat iklim investasi.

Terutama untuk proses perizinan berusaha.

Lebih jauh, birokrasi yang menyulitkan ini akan menambah angka pengangguran yang kini mencapai 9,77 juta orang di bulan Agustus 2020, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Melihat kondisi itu, betapa tidak kompetitifnya bangsa kita dibandingkan dengan negara-negara lain, yang iklim berusahanya semakin membaik. Padahal, itu sebagai salah satu pintu masuk untuk menyelesaikan pekerjaan berat kita berupa tingginya angka pengangguran terbuka kita," ungkap Ida.

Ida menambahkan, jumlah angkatan kerja baru terus bertambah 2,9 juta orang setiap tahunnya.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kepemimpinan dua periodenya kali ini, akan memangkas sistem birokrasi.

"Salah satu yang akan menjadi prioritas beliau (Presiden) adalah melakukan reformasi struktural dan reformasi birokrasi," kata Ida.

Baca juga: [POPULER MONEY] Uang Nasabah Maybank Kembali Raib | Sindiran Edhy Prabowo untuk Susi Pudjiastuti

Maka dari itu, UU Cipta Kerja diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru serta banyak menyerap tenaga kerja dengan mendatangkan investasi ke Indonesia.

"Kita sudah punya undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan segala kontroversi terhadap undang-undang ini, saya mengajak kepada kita semua untuk melihat niat mulia di balik penyusunan Undang-undang Cipta Kerja ini," ucap Ida.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari 'Ghosting' | Seni Merayakan 'Ghosting' | Dampak 'Sidebarring' dengan Pasangan

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari "Ghosting" | Seni Merayakan "Ghosting" | Dampak "Sidebarring" dengan Pasangan

Whats New
Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Whats New
Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Whats New
Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Whats New
Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Work Smart
Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan 'Jirolupat' | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan "Jirolupat" | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

Rilis
Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Whats New
Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Whats New
OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

Whats New
Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Rilis
Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Whats New
Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Spend Smart
Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X