Jika Tak Ada Pandemi, Pemerintah Gelar Pelatihan Vokasi untuk 2 Juta Tenaga Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan pemerintah berencana untuk melakukan pelatihan vokasi untuk dua juta tenaga kerja setiap tahun mulai tahun ini.

Namun demikian, rencana tersebut harus berubah lantaran pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun.

Ida menjelaskan, rencana program tersebut pun berubah menjadi program semi bantuan sosial (bansos) lantaran banyak masyarakat yang pendapatannya menurun akibat pandemi.

Baca juga: Kenali 5 Kesalahan dalam Mempersiapkan Dana Pendidikan Anak

"Sebenarnya kalau enggak ada Covid-19 kita mau melakukan pelatihan vokasi untuk dua juta tenaga kerja, calon pekerja kita," ujar Ida dalam Grand Opening Mega Digitalk GNIK yang dilakukan secara virtual, Sabtu (21/11/2020).

Jumlah tersebut dengan asumsi jumlah pengangguran yang sebanyak tujuh juta, dengan 2,5 juta angkatan kerja baru yang tercipta setiap tahun.

Sehingga setidaknya dengan serapan pelatihan vokasi tersebut, dalam lima tahun permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia bisa diselesaikan.

"Ternyata yang terjadi lain, pelatihan vokasi jadi semi bansos ini harus dilakukan karena pandemi, masyarakat butuh survive, mereka bilang butuh makan, nggak butuh pelatihan, maka diubah pelatihan vokasi ini jadi semi bansos," ujar Ida.

Pemerintah pada awal bulan April tahun ini telah membuka program Kartu Prakerja secara online.

Baca juga: Menilik Besaran Anggaran Pendidikan di 2 Periode Jokowi

Program pelatihan yang seharusnya dilakukan secara offline pun berubah menjadi pelatihan online dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 setiap bulan selama empat bulan.

Selain itu, peserta Kartu Prakerja juga mendapatkan uang insentif pelatihan sebesar Rp 1 juta.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk program Kartu Prakerja. Program tersebut ditujukan untuk 5,6 juta peserta dengan rincian anggaran Rp5,6 triliun untuk biaya pelatihan, insentif Rp 13,45 triliun, survei Rp 840 miliar, dan anggaran untuk Project Management Office (PMO) sebesar Rp 100 juta.