Kompas.com - 23/11/2020, 08:32 WIB
Larangan terbang terhadap pesawat Boeing 737 MAX merupakan yang paling lama dalam sejarah penerbangan sipil. AP/ELAINE THOMPSON via ABC INDONESIALarangan terbang terhadap pesawat Boeing 737 MAX merupakan yang paling lama dalam sejarah penerbangan sipil.

Adanya informasi yang benar dan jelas mengenai alasan keterlambatan penerbangan dan kepastian keberangkatan yang disampaikan kepada penumpang secara langsung melalui telepon atau pesan layanan singkat, atau melalui media pengumuman, selambat-lambatnya 45 menit sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui adanya keterlambatan.

Baca juga: Penasaran Berapa Gaji Bupati?

Sementara adanya informasi yang benar dan jelas mengenai pembatalan penerbangan dan kepastian keberangkatan yang disampaikan kepada penumpang secara langsung melalui telepon atau pesan layanan singkat, atau melalui media pengumuman, paling lambat 7 hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan.

Dalam hal keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh faktor cuaca, informasi dapat disampaikan kepada penumpang sejak diketahui adanya gangguan cuaca.

Lalu adanya informasi yang benar dan jelas mengenai perubahan jadwal penerbangan (reschedule) yang disampaikan kepada penumpang secara langsung melalui telepon atau pesan layanan singkat, atau melalui media pengumuman, paling lambat 24 jam sebelum pelaksanaan penerbangan.

Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan pengalihan ke penerbangan berikutnya-atau penerbangan milik badan usaha niaga berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (up grading class) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub class pelayanan wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang diberikan.

Baca juga: PG Colomadu, Simbol Kekayaan Raja Jawa-Pengusaha Pribumi era Kolonial

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam hal keterlambatan di atas 6 jam dan penumpang membutuhkan tempat penginapan maka badan usaha angkutan udara wajib menyediakan akomodasi bagi penumpang.

"Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan secara aktif oleh petugas setingkat General Manager, Station Manager, staf lainnya atau pihak yang ditunjuk yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha angkutan udara niaga berjadwal," bunyi Pasal 9 ayat (2).

Kemenhub sendiri akan memberikan sanksi bagi maskapai yang tak memberikan kompensasi kepada penumpang atas keterlambatan pesawatnya sesuai dengan bobot penilaian.

Sanksi bagi maskapai berupa peringatan tertulis, pembekuan rute, pengurangan rute, hingga pencabutan izin usaha.

Aturan pembayaran kompensasi maskapai pesawat (kompensasi delay pesawat) kepada calon penumpang karena keterlambatan bisa dilihat di sini. 

Baca juga: Penasaran Berapa Gaji Polisi Berpangkat Jenderal?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.