Kompas.com - 23/11/2020, 08:32 WIB
Larangan terbang terhadap pesawat Boeing 737 MAX merupakan yang paling lama dalam sejarah penerbangan sipil. AP/ELAINE THOMPSON via ABC INDONESIALarangan terbang terhadap pesawat Boeing 737 MAX merupakan yang paling lama dalam sejarah penerbangan sipil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterlambatan jadwal penerbangan pesawat atau delay pesawat seringkali menimpa penumpang maskapai pesawat udara. Penumpang pun dirugikan karena harus menunggu lebih lama di ruang tunggu bandara, belum lagi kerugian lain akibat kedatangan ke bandara tujuan harus tertunda.

Delay pesawat memang terkadang tak bisa dihindari. Beberapa di antaranya menyangkut keselamatan penerbangan seperti cuaca buruk, bencana alam, dan masalah teknis pada pesawat.

Beberapa penyebab keterlambatan pesawat lainnya seperti keterlambatan kedatangan pilot dan awak kabin, keterlambatan jasa boga, pindah pesawat, bandar udara keberangkatan dan kedatangan tak bisa digunakan, hingga keterlambatan pengisian bahan bakar.

Penumpang mempunyai hak berupa kompensasi dari maskapai penerbangan apabila jadwal penerbangan mengalami keterlambatan. Hak-hak penumpang mengenai kompensasi keterlambatan penerbangan (kompensasi delay pesawat) ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015.

Baca juga: Penasaran Berapa Penghasilan Jadi Notaris/PPAT?

Keterlambatan sesuai dengan Pasal 2 regulasi tersebut terbagi dalam 3 golongan yakni keterlambatan penerbangan (flight delayed), tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passenger), dan pembatalan penerbangan (cancelation of flight).

Untuk menghitung delay pesawat yakni selisih antara jadwal keberangkatan pesawat dengan realisasi saat pesawat meninggalkan apron bandara menuju landasan pacu untuk melakukan lepas landas (take off).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan yaitu pada saat pesawat block off meninggalkan tempat parkir pesawat (apron) atau pada saat pesawat block on dan parkir di apronbandara tujuan," tulis Pasal 4. 

Dalam peraturan tersebut disebutkan beberapa aturan nilai kompensasi yang harus diberikan maskapai kepada para calon penumpang pesawat. Mulai dari minuman hingga uang tunai.

Baca juga: Apa Saja Infrastruktur Peninggalan Penjajahan Jepang di Indonesia?

Jenis kompensasi pesawat delay

Berikut ini kompensasi delay pesawat yang diberikan maskapai untuk penumpang maskapai sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015:

  • Delay 30-60 menit kompensasi delay pesawat berupa pemberian minuman ringan
  • Delay 61-120 menit kompensasi delay pesawat berupa minuman dan makanan ringan
  • Delay 121-180 menit kompensasi delay pesawat berupa minuman dan makanan berat
  • Delay 181-240 menit kompensasi delay pesawat berupa makanan dan minuman ringan, plus makanan berat
  • Delay lebih dari 240 menit kompensasi delay pesawat berupa ganti rugi uang tunai sebesar Rp 300.000
  • Maskapai melakukan pembatalan penerbangan, penumpang mendapatkan kompensasi berupa penawaran dua alternatif yakni pengembalian dana secara penuh tiket yang sudah dibeli (refund) dan pengalihan ke penerbangan berikutnya.

"Badan Usaha Angkutan Udara wajib menyampaikan informasi keterlambatan penerbangan melalui petugas yang berada di ruang tunggu bandar udara yang ditunjuk secara khusus untuk menjelaskan atau memberi keterangan kepada penumpang," bunyi Pasal 7.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Menperin Agus: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Menperin Agus: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Whats New
Apa Arti Status Prakerja dalam Proses Seleksi?

Apa Arti Status Prakerja dalam Proses Seleksi?

Work Smart
Hari Libur Nasional 2022 Ditetapkan Ada 16 Hari, Ini Rinciannya

Hari Libur Nasional 2022 Ditetapkan Ada 16 Hari, Ini Rinciannya

Whats New
Dapat Suntikan Modal Rp 20 Triliun, IFG Segera Tuntaskan Restrukturisasi Jiwasraya

Dapat Suntikan Modal Rp 20 Triliun, IFG Segera Tuntaskan Restrukturisasi Jiwasraya

Whats New
Kemendag Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan E-commerce

Kemendag Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan E-commerce

Rilis
Menperin Agus: Hingga Awal September, Hampir 4 Juta Karyawan Sektor Industri Sudah Divaksinasi

Menperin Agus: Hingga Awal September, Hampir 4 Juta Karyawan Sektor Industri Sudah Divaksinasi

Whats New
Cara Menyimpan Barang Berharga di Pegadaian Safe Deposit Box

Cara Menyimpan Barang Berharga di Pegadaian Safe Deposit Box

Whats New
Startup Lokal, Evermos Raih Pendanaan Rp 426 Miliar dari Investor

Startup Lokal, Evermos Raih Pendanaan Rp 426 Miliar dari Investor

Rilis
Laporkan Aktivis ke Polisi, Luhut: Tak Elok Rasanya Mengkritik tetapi Tidak Bicara Langsung

Laporkan Aktivis ke Polisi, Luhut: Tak Elok Rasanya Mengkritik tetapi Tidak Bicara Langsung

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,78 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan TLKM

IHSG Ditutup Menguat 0,78 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan TLKM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.