Penasaran Berapa Gaji Bupati?

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi kepala daerah di level kabupaten atau bupati jadi incaran banyak orang. Persaingan dalam pilkada untuk menduduki posisi ini terbilang sangat sengit.

Untuk mencalonkan diri menjadi bupati juga bukan perkara mudah. Mereka harus mendapatkan dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Memilih maju dari jalur independen juga bukan perkara mudah. 

Sudah jadi rahasia umum, mereka yang berniat maju dalam pilkada di tingkat kabupaten tersebut juga seringkali harus merogoh modal uang yang tak sedikit.

Lalu, berapa sebenarnya gaji bupati?

Baca juga: Ini Besaran Tunjangan Anggota TNI di Perbatasan dan Pulau Terpencil

Gaji bupati sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut. PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.

Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan gaji pokok kepala daerah. Disebutkan di PP tersebut, gaji pokok kepala daerah setingkat bupati ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.

Sementara itu, gaji pokok seorang wakil bupati ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan. Gaji pokok bupati dan wakilnya ini terbilang kecil, bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan gaji pokok PNS golongan II yang jadi bawahannya di struktur birokrasi pemda.

Baca juga: Mengenal 11 Tunjangan di Luar Gaji Pokok yang Diterima Anggota TNI

Tunjangan bupati

Meski terbilang kecil untuk gaji pokok seorang kepala daerah, wali kota masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas gaji pokoknya.

"Selain gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.