Kartu Prakerja Jawab Kebutuhan Inovasi Digitalisasi Layanan Publik di Indonesia

KOMPAS.com - Program Kartu Prakerja sudah berjalan sekitar tujuh bulan sejak Sabtu (11/4/2020). Setidaknya, sebanyak 36.044.167 orang mendaftar program ini pada gelombang 1-10. Dari jumlah tersebut, 5.597.179 orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja.

Sepanjang penyelenggaraan program tersebut, dampak positif dirasakan oleh para penerima program. Ini mengingat Kartu Prakerja tidak hanya memberikan bantuan uang tunai, tetapi juga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.

Seperti diketahui, Kartu Prakerja memberikan insentif pelatihan sebesar Rp 1 juta yang dapat digunakan oleh para peserta untuk melatih berbagai keterampilan, seperti skilling, reskilling, dan upskilling.

Sejauh ini, terdapat 1.663 pelatihan aktif dari 150 lembaga pelatihan yang bisa diakses penerima Kartu Prakerja. Pelatihan ini tersedia di tujuh platform digital yang bekerja sama dengan program Kartu Prakerja.

Mengingat situasi pandemi Covid-19, seluruh pelatihan Kartu Prakerja diselenggarakan secara daring. Pelatihan dirancang dalam berbagai format, seperti model video learning management system dan webinar.

Salah satu penerima Kartu Prakerja, Raden Fauziyah Maharani (20) asal Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, merasakan manfaat program pemerintah tersebut. Ia mengatakan bahwa banyak pengetahuan yang didapatkan dari kelas-kelas online program Kartu Prakerja.

“Daripada waktu digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat,” ujar wanita yang akrab disapa Rani dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (18/11/2020).

Rani juga tidak merasa kesulitan mengikuti metode pelatihan yang ada di program Kartu Prakerja, baik webinar maupun video.

“Lancar-lancar saja. Para pembicaranya menjelaskan materi yang mudah dimengerti. Sangat gampang dicerna dan menyenangkan,” kata Rani.

Selain sebagai pendorong peningkatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, program yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut merupakan salah satu wujud inovasi digitalisasi layanan publik.

Deputi IV Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Pelaksana Komite Cipta Kerja Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan, seluruh proses program Kartu Prakerja berlangsung secara digital.

“Dari proses pendaftaran, seleksi, pengumuman penerimaan setiap gelombang, berlangsungnya pelatihan, pemberian sertifikat, pencairan insentif dan survei evaluasi, semua dilakukan secara digital,” imbuh Rudy.

Meski penuh tantangan, lanjut Rudy, pandemi Covid-19 justru mempercepat digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Indonesia.

Hal tersebut dapat dirasakan langsung para penerima Kartu Prakerja. Mereka mendapatkan dana insentif secara utuh, baik melalui dompet elektronik maupun rekening tabungan.

Jawab kebutuhan digitalisasi

Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2020), Indonesia adalah negara dengan internet economy terbesar di ASEAN pada 2020 dengan gross market value senilai 22 miliar dollar AS atau sama dengan 4,3 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Angka itu diproyeksikan meningkat menjadi 124 miliar dollar AS dengan rata-rata pertumbuhan kumulatif 23 persen per tahun.

Pandemi Covid-19 juga membuat digitalisasi menjadi kebutuhan. Pada laporan yang sama, terdapat 37 konsumen digital baru di Indonesia, dengan 56 persen di antaranya berada di area nonmetro.

Selain itu, rata-rata waktu penggunaan internet selama pandemi menjadi 4,7 jam. Angka itu meningkat 1,1 jam dari masa sebelum pandemi. Kebanyakan kanal yang diakses adalah e-commerce, health tech, dan education tech.

Melansir laman Statista.com, Kamis (13/8/2020), jumlah pengguna internet di Indonesia juga telah mencapai 185 juta orang dengan tingkat penetrasi 68 persen. Pada 2025, pengguna internet diperkirakan menjadi 256 juta.

Menilik data tersebut, maka tak heran Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong digitalisasi pada sistem layanan publik digital demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas negara. Salah satunya melalui program Kartu Prakerja.

Program tersebut juga telah bekerja sama dengan berbagai penyedia dompet digital di Indonesia, seperti GoPay, OVO, LinkAja dan DANA. Upaya ini menjadi batu loncatan penting untuk mendorong digitalisasi layanan publik di Indonesia.

Jurnalis senior sekaligus CEO Katadata.co.id Metta Dharmasaputra mengatakan, Kartu Prakerja ini menjadi layanan publik pertama di Indonesia yang sepenuhnya dilakukan dalam ekosistem digital. Karena hal tersebut, program Kartu Prakerja layak diapresiasi.

“Seluruh paket bantuan dilakukan secara online. Sistem ini meningkatkan efisiensi program dalam menjangkau lebih banyak penerima. Sistem daring dari program Kartu Prakerja juga bisa mengurangi potensi korupsi dan kebocoran dana,” kata Metta seperti dilansir laman Katadata.co.id, Sabtu (18/7/2020).

Sementara itu, peneliti ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dandy Rafitrandi menyampaikan, sistem bantuan sosial digital yang diterapkan lewat Kartu Prakerja bisa menjadi semacam proyek percontohan atau pilot project untuk digitalisasi layanan publik serupa ke depannya.

“Ini kan kebijakan masif sehingga perlu dievaluasi nantinya, apakah untuk hal-hal teknis masih ada yang perlu diperbaiki, serta bagaimana caranya memperkecil kemungkinan eror yang terjadi di lapangan,” kata Dandy dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Berkat digitalisasi layanan publik yang dilakukan program Kartu Prakerja, inklusi keuangan di masyarakat pun meningkat. Masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau dompet digital kini telah menggunakan setidaknya salah satu dari dua layanan keuangan tersebut.

Berdasarkan survei evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP), 12 persen responden sama sekali belum memiliki rekening bank dan dompet elektronik sebelum mengikuti program Kartu Prakerja.

Sejauh ini, sebanyak 5.604.810 penerima Kartu Prakerja dari seluruh gelombang telah menerima manfaat inklusi keuangan dengan kepemilikan rekening tabungan atau dompet elektronik.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan, sejak awal program Kartu Prakerja telah dirancang sebagai sebuah ekosistem kolaboratif bersama perusahaan-perusahaan berbasis teknologi agar mampu memeratakan akses.

“Dengan demikian, bantuan dapat disalurkan ke seluruh Indonesia dengan waktu relatif cepat, aman, mudah, tepat sasaran, dan tepat jumlah,” kata Denni.

Denni menambahkan, digitalisasi adalah kebutuhan bagi Indonesia yang besar penduduknya.

“Di masa pandemi ini, kita ‘dipaksa’ untuk go digital secara lebih cepat dan luas. Jalan digital yang diadopsi Kartu Prakerja dapat mengurangi ketimpangan akses. Kini, anak Aceh dan Papua dapat belajar modul pelatihan yang sama dengan anak Jawa,” lanjut Denni.