Pengganti Edhy Prabowo Diharapkan Tidak Berasal dari Parpol

Kompas.com - 26/11/2020, 18:00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kedua kanan) ditunjukkan saat konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARAFOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kedua kanan) ditunjukkan saat konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim meminta pemerintah berhati-hati memilih pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap atas penentuan jasa kargo ekspor benih lobster.

Dia menuturkan, baiknya menteri yang dipilih tak berpihak pada kalangan partai politik (parpol) tertentu untuk mencegah konflik kepentingan.

"Yang berasal dari partai rentan untuk tanda kutip menyalahgunakan kewenangan, untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Sehingga akan sangat baik profesional yang ditunjuk, yang memiliki ketegasan, kelugasan, dan memiliki kapasitas yang memadai," kata Halim kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).

Dia menuturkan, sosok Menteri KP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.

Baca juga: Edhy Ditangkap, KKP Hentikan Sementara Ekspor Benih Lobster

Selain punya visi dan misi, menteri tersebut harus berpihak pada masyarakat kelautan dan perikanan. Sebisa mungkin, segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan.

"Harus profesional, mementingkan bangsa dan negara, dan memastikan bahwa mandat konstitusi dijalankan di tingkat eksekutif dalam hal ini Menteri KP," pungkas Halim.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka usai ditangkap sepulangnya dari AS pada Rabu dini hari, (25/11/2020).

Penetapan tersangka membuat Edhy mundur dari jabatannya sebagai Menteri KP dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh.) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.

Baca juga: KPK Disebut Juga Tangkap Pejabat KKP, Ini Deretan Bawahan Edhy Prabowo yang Ikut ke AS



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditinjau Menhub, Ini Penyesuaian Jalur KRL di Stasiun Manggarai

Ditinjau Menhub, Ini Penyesuaian Jalur KRL di Stasiun Manggarai

Whats New
Kementan Pastikan Stok Jagung Aman, Capai 2,75 Juta Ton hingga 20 September 2021

Kementan Pastikan Stok Jagung Aman, Capai 2,75 Juta Ton hingga 20 September 2021

Whats New
 Syarat Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BNI Online

Syarat Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BNI Online

Spend Smart
Menhub: Jalur Layang di Stasiun Manggarai Bisa Buat Perjalanan KRL Semakin Efisien

Menhub: Jalur Layang di Stasiun Manggarai Bisa Buat Perjalanan KRL Semakin Efisien

Whats New
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Naik 17,8 Persen Pada Agustus 2021

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Naik 17,8 Persen Pada Agustus 2021

Whats New
Traveloka-Garuda Tawarkan Promo Tiket Pesawat, Diskon Hingga 38 Persen

Traveloka-Garuda Tawarkan Promo Tiket Pesawat, Diskon Hingga 38 Persen

Rilis
Cara Isi Saldo LinkAja Lewat Alfamart, ATM BRI, dan Bank Mandiri

Cara Isi Saldo LinkAja Lewat Alfamart, ATM BRI, dan Bank Mandiri

Spend Smart
Dekat Jembatan Merah Youtefa, Intip Penampakan Arena Dayung PON Papua

Dekat Jembatan Merah Youtefa, Intip Penampakan Arena Dayung PON Papua

Whats New
4 Sektor Usaha Ini Berpotensi Jadi Penyumbang Shortfall Tahun 2021

4 Sektor Usaha Ini Berpotensi Jadi Penyumbang Shortfall Tahun 2021

Whats New
Cara Buka Rekening Bank Mandiri Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Cara Buka Rekening Bank Mandiri Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Whats New
Kembangkan Semen Ramah Lingkungan, Produsen Semen Merah Putih Gandeng GRP

Kembangkan Semen Ramah Lingkungan, Produsen Semen Merah Putih Gandeng GRP

Whats New
Ini Dampak Krisis Evergrande Bagi China, AS, hingga Eropa

Ini Dampak Krisis Evergrande Bagi China, AS, hingga Eropa

Whats New
Pandemi Covid-19, Perumnas Gelar Akad KPR Secara Drive Thru

Pandemi Covid-19, Perumnas Gelar Akad KPR Secara Drive Thru

Rilis
Masa Puncak Panen Tiba, Kementan Pastikan Stok Jagung Cukup Untuk 3 Bulan ke Depan

Masa Puncak Panen Tiba, Kementan Pastikan Stok Jagung Cukup Untuk 3 Bulan ke Depan

Rilis
Pekan Keempat September 2021, BI Catat Arus Modal Asing Keluar Rp 5,92 Triliun

Pekan Keempat September 2021, BI Catat Arus Modal Asing Keluar Rp 5,92 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.