Ini Temuan KPPU Soal Kejanggalan Monopoli Ekspor Benih Lobster di KKP

Kompas.com - 02/12/2020, 11:02 WIB
salah satu nelayan lobster Bahri KOMPAS.COM/IDHAM KHALIDsalah satu nelayan lobster Bahri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa tidak ada kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas penunjukkan perusahan logistik tertentu, terkait dugaan monopoli dalam ekspor benih lobster atau benur.

Juru bicara sekaligus Komisioner KPPU Guntur Saragih menjelaskan bahwa pihaknya terus menelaah dugaan monopoli perusahaan jasa pengangkutan dan pengiriman (freight forwarding) ekspor benih lobster yang turut menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus tersebut.

"Setelah kami telaah, kami melakukan advokasi kepada pemerintah dan kami pastikan dari pemerintah tidak ada kebijakan atau regulasi yang membuat penunjukan pelaku usaha tertentu untuk jasa pengiriman logistik," kata Guntur dilansir dari Antara, Rabu (2/12/2020).

Guntur menjelaskan bahwa tidak ada temuan dugaan pelanggaran terkait izin ekspor yang diberikan KKP. Namun, KPPU menemukan indikasi monopoli dalam layanan jasa pengiriman ekspor benih lobster.

Baca juga: Saat NU dan Muhammadiyah Kompak Minta Ekspor Benih Lobster Dihentikan

Dugaan pelanggaran tersebut dilatarbelakangi oleh jasa layanan yang dianggap tidak efisien karena eksportasi hanya dilakukan melalui satu pintu keluar, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Padahal, benih lobster didatangkan dari sejumlah daerah, seperti Sumatra Utara dan NTB. Selain itu, eksportir juga harus menanggung risiko membawa benih lobster yang tergolong sebagai benda hidup, sehingga kedekatan asal benih dan pintu bandara sepatutnya dipertimbangkan.

Kemudian, KPPU juga menilai harga pengiriman ekspor benih yang terbilang tinggi, yakni Rp 1.800 per benih, atau di atas rata-rata harga normal.

"Seharusnya hukum pasar terjadi. Ketika pelaku usaha tertentu menawarkan jasa yang begitu mahal, harusnya hukum pasar berlaku. Si penerima jasa bisa memilih ke pelaku usaha yang lain. Ini aneh, sudah mahal tapi tetap ke pelaku usaha itu saja," kata Guntur.

Baca juga: Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

Denda minimal Rp 1 miliar

Sebagai tindak lanjut, KPPU akan terus melakukan penelitian dan telah memanggil beberapa pelaku usaha yang terlibat dugaan pelanggaran usaha sejak 10 November lalu.

"Hasil penelitian akan kami sampaikan progresnya Senin depan," kata dia.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | 'Traveling' Hemat ke Jerman Selama Corona

[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | "Traveling" Hemat ke Jerman Selama Corona

Rilis
Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Whats New
Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Rilis
Mahalnya Iron Dome, Teknologi Israel Penghalau Roket Hamas

Mahalnya Iron Dome, Teknologi Israel Penghalau Roket Hamas

Whats New
Menaker Ida Harap Bulan Syawal Jadi Spirit Baru untuk Tingkatkan Kinerja Para Pegawai

Menaker Ida Harap Bulan Syawal Jadi Spirit Baru untuk Tingkatkan Kinerja Para Pegawai

Rilis
Antisipasi Kerugian Saat Gagal Panen, Mentan Minta Petani Ikut AUTP

Antisipasi Kerugian Saat Gagal Panen, Mentan Minta Petani Ikut AUTP

Rilis
PPKM Mikro Diperpanjang, Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Harus Tutup

PPKM Mikro Diperpanjang, Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Harus Tutup

Whats New
Mulai Besok, KRL Kembali Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Mulai Besok, KRL Kembali Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Whats New
Kartu ATM atau Kartu Kredit Hilang, Ini yang Harus Dilakukan

Kartu ATM atau Kartu Kredit Hilang, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Larangan Mudik Berakhir, Simak Jadwal KRL Terbaru Mulai Besok

Larangan Mudik Berakhir, Simak Jadwal KRL Terbaru Mulai Besok

Whats New
Syarat Perjalanan Terbaru Setelah Larangan Mudik Berakhir

Syarat Perjalanan Terbaru Setelah Larangan Mudik Berakhir

Whats New
Rencana Kenaikan PPN Belum Dibahas Antar-Kementerian

Rencana Kenaikan PPN Belum Dibahas Antar-Kementerian

Whats New
Ini Syarat Naik Kereta Jarak Jauh Setelah Larangan Mudik Berakhir

Ini Syarat Naik Kereta Jarak Jauh Setelah Larangan Mudik Berakhir

Whats New
Telkom Nyatakan Kualitas Layanan Suara dan Data di Jayapura Sudah Meningkat

Telkom Nyatakan Kualitas Layanan Suara dan Data di Jayapura Sudah Meningkat

Rilis
Selama Larangan Mudik, KAI Layani 81.000 Penumpang Non-mudik

Selama Larangan Mudik, KAI Layani 81.000 Penumpang Non-mudik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X