Serikat Pekerja Pegadaian Tolak Wacana Holding

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Pekerja PT Pegadaian (Persero) menolak rencana pencaplokan perusahaan dengan skema holding dan akuisisi yang akan dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) atau BRI.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pegadaian Ketut Suhardiono mengatakan, karyawan merasa resah dengan adanya wacana holding atau akusisi Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) oleh BRI.

"Serikat Pekerja Pegadaian sebagai perwakilan karyawan secara resmi menyampaikan pernyataan sikap untuk tidak sepakat terhadap rencana pencaplokan dengan skema holding dan akuisisi Pegadaian oleh BRI," ujar Ketut dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Pegadaian Laporkan Ratusan Akun Instagram Palsu yang Menipu Atas Nama Perseroan

Ia menjelaskan, ada pertimbangan atas penolakan tersebut, yakni soal eksistensi Pegadaian yang telah berdiri sejak 1901. Menurutnya, perusahaan telah banyak memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selain itu, produk layanan yang dimiliki Pegadaian dinilai sudah sangat spesifik dengan kultur nasabah yang berbeda. Basis layanan Pegadaian mencakup seluruh lapisan masyarakat, bahkan hingga ke pelosok desa.

"Penolakan ini bukan tanpa pertimbangan, karena selama berdiri sebagai BUMN, Pegadaian tumbuh sebagai perusahaan yang sehat hingga saat ini. Pertimbangan lainnya, proses holding haruslah benar. Dan pastikan tidak ada BUMN yang tidak baik didalamnya yang bisa menjadi beban BUMN yang baik, apalagi akuisisi," jelasnya.

Baca juga: 70 Persen Nasabah PNM Terpukul Pandemi Covid-19

Ketut mengatakan, sikap ini merupakan aspirasi dari serikat pekerja di 13 DPD dan 1 DPP Pegadaian di seluruh daerah Indonesia. Selain itu, sikap ini juga telah disepakati dalam Musyawarah Nasional (Munas) Serikat Pekerja Pegadaian di Solo beberapa waktu lalu.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN akan menyinergikan Pegadaian dan PNM, dengan BRI. Hal ini dilakukan agar dua lembaga pembiayaan itu bisa mendapatkan pendanaan yang lebih murah.