Biaya Vaksinasi Covid-19, Sri Mulyani: Ada yang Didanai APBN, Ada yang Mandiri

Kompas.com - 07/12/2020, 12:08 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, proses vaksinasi yang direncanakan mulai dilakukan tahun 2021 mendatang bakal didanai baik oleh APBN dan secara mandiri.

Menurut Sri Mulyani, masyarakat yang vaksinasinya didanai atau disubsidi oleh pemerintah, ketentuannya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Salah satu ketentuannya yakni usia 18 hingga 59 tahun dan tanpa komorbid atau penyakit penyerta.

"Sasaran vaksin mengikuti yang disampaikan Kemenkes atas saran dari organisasi profesi seperti Itagi  (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan WHO. Dalam hal ini mereka yang akan dibayar pemerintah ditetapkan target oleh Menteri Kesehatan, siapa yang akan menjadi target yakni selama ini disebutkan usia 18 tahun hingga 59 tahun dan tanpa komorbid," jelas Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers secara virtual, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 637 Miliar untuk Pengadaan 3,1 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 dijelaskan, untuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhsan vaksinasi mandiri nantinya bakal diatur oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini dijabat oleh Erick Thohir.

Sebelumnya, pada pertengahan tahun ini Erick juga sempat menyampaikan vaksin subsidi pemerintah tidak tersedia untuk semua masyarakat. Sebab, saat ini kondisi keuangan negara disebut terus mengalami penurunan. Masyarakat yang terdata di BPJS Kesehatan pun tidak seluruhnya mendapatkan layanan vaksin gratis.

"Kami mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu," ujar Erick.

"Jadi yang terdata di BPJS Kesehatan, tapi dengan tingkat daya beli berapa harus mandiri. Ini upaya kita juga untuk menekan upaya cashflow pemerintah," tuturnya.

Untuk diketahui dalam Keputusan Menkes tersebut dijelaskan, tujuh vaksin corona yang digunakan dalam program vaksinasi di Indonesia. Ketujuh jenis vaksin corona itu, masing-masing diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and Biotech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Salah satu kandidat vaksin produksi Sinovac, perusahaan biofarmasi asal China, sebanyak 1,2 juta dosis baru saja tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam. Vaksin tersebut merupakan vaksin siap pakai yang dikirim ke Bio Farma untuk disimpan dan rencananya mulai didistribusikan tahun depan.

Baca juga: Jokowi dan Sri Mulyani Pernah Beri Peringatan untuk Pelaku Korupsi Anggaran Covid-19



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X