Pekerja Disabilitas Sektor Formal Masih Rendah, Menko PMK: Mereka Produktif Layaknya Orang Normal

Kompas.com - 15/12/2020, 13:48 WIB
para pekerja disabilitas dari Kafe Sunyi House of Coffe and Hope bagikan makanan kepada warga di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2020) Dokumentasi kafe Sunyi House of Coffe and Hopepara pekerja disabilitas dari Kafe Sunyi House of Coffe and Hope bagikan makanan kepada warga di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa rasio pekerja penyandang disabilitas tergolong rendah pada sektor formal.

Kendati demikian, produktivitas para pekerja penyandang disabilitas tidak jauh berbeda dengan pekerja normal lainnya.

"Rasio penyandang disabilitas yang bekerja secara formal tentu masih terhitung rendah. Berbagai bisnis usaha menunjukkan praktik baik dalam mempekerjakan penyandang disabilitas," ujar Muhadjir dalam Peluncuran Unit Layanan Disabilitas (ULD) secara virtual, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Menaker: Perusahaan Harus Beri Ruang kepada Penyandang Disabilitas

"Ini membuktikan tenaga kerja penyandang disabilitas tidak kalah dalam etos kerjanya menunjukkan produktif layaknya orang yang normal," lanjut dia.

Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang membidangi pemerintahan kabupaten/kota per Januari 2020, tercatat perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 546 perusahaan.

Jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari total tenaga kerja yang bekerja sebesar 538.518 orang.

"Saya berharap juga kepada perusahaan yang belum memberikan kesempatan seperti perusahaan yang 546 tadi, bisa segera menyusul sehingga urusan kita mengayomi penyandang disabilitas bisa terlaksana dengan baik," kata  Muhadjir.

Dalam kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, isu disabilitas merupakan isu multisektoral.

Baca juga: Pekerja Disabilitas Alami Penurunan Pendapatan hingga 80 Persen Selama Pandemi

Untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas, diperlukan keterlibatan dan dukungan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, baik di pusat maupun daerah.

Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 55, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Untuk itu, melalui kesempatan pada pagi hari ini, Kementerian Ketenagakerjaan perlu untuk mendorong dan mengingatkan semua pihak, terutama para pengambil kebijakan di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, terhadap nilai penting untuk segera mengimplementasikan layanan disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan ini," ujar Ida.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

Rilis
Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Whats New
Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Whats New
Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Whats New
Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Whats New
Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

Rilis
Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Whats New
BUMDes Ini Kelola Pertashop, 22 Bulan Bisa Balik Modal

BUMDes Ini Kelola Pertashop, 22 Bulan Bisa Balik Modal

Whats New
Simak Lagi Beda Nasib PPPK dan CPNS Usai Lulus Seleksi ASN 2021

Simak Lagi Beda Nasib PPPK dan CPNS Usai Lulus Seleksi ASN 2021

Whats New
Ternyata Ini Cara Petugas Mengetahui Kendaraan Pemudik atau Bukan

Ternyata Ini Cara Petugas Mengetahui Kendaraan Pemudik atau Bukan

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Kiat Atasi Mabuk Perjalanan | Cara Memilih Hotel untuk Liburan | Selagi Muda Perbanyaklah Traveling

[KURASI KOMPASIANA] Kiat Atasi Mabuk Perjalanan | Cara Memilih Hotel untuk Liburan | Selagi Muda Perbanyaklah Traveling

Rilis
WN China Masuk Indonesia untuk Mengerjakan Proyek Strategis

WN China Masuk Indonesia untuk Mengerjakan Proyek Strategis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X