Diskriminasi Kelapa Sawit, Pemerintah Gugat Uni Eropa ke WTO Awal 2021

Kompas.com - 18/12/2020, 06:15 WIB
Seorang pekerja memuat buah sawit di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat Antara/Sahrul Manda Tikupadang via REUTERSSeorang pekerja memuat buah sawit di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), terkait arahan energi terbarukan II atau Renewable Energy Directives II (RED II) yang dinilai mendiskriminasi kelapa sawit.

Kepala Subdirektorat Produk Agro Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Donny Tamtama mengatakan, saat ini pihaknya bersama para pemangku kepentingan serta kuasa hukum tengah menyiapkan dokumen gugatan, yang rencananya akan dilayangkan ke WTO pada awal 2021.

"Kemudian akan diikuti dengan hearing, sidang, penyampaian dokumen gugatan kedua, sidang kedua, sampai nanti keluar final report mungkin awal 2022," kata Donny dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: BPDPKS Proyeksi Dana Pungutan Ekspor Sawit Capai Rp 45 Triliun di 2021

Selain itu, pemerintah juga tengah meningkatkan penelitian yang berkaitan dengan kelapa sawit, sebagai langkah perlawanan yang bersifat akademis.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berencana mencegah terjadinya diskriminasi serupa yang kemungkinan akan dilontarkan oleh Uni Eropa pada masa mendatang.

"Kalau Uni Eropa kalah bisa jadi mereka akan mengembangkan terus, di sisi kita harus menyiapkan argumen dan bukti ilmiah yang dapat menyanggah," kata Donny. 

Donny mengakui, Uni Eropa merupakan pangsa pasar penting bagi komoditas kelapa sawit nasional.

Hal tersebut terefleksikan dengan pangsa pasar Uni Eropa sebagai tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia yang mencapai 12 persen.

Baca juga: BPDPKS Telah Salurkan Rp 5,19 Triliun untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat

Kendati demikian, tren ekspor minyak sawit ke Uni Eropa mengalami penurunan secara rata-rata bulanan pada Januari-Oktober 2020.

Tercatat, rata-rata nilai ekspor ke Uni Eropa turun 2,41 persen, sedangkan rata-rata volume ekspor turun 0,56 persen.

"Kalau kami lihat di sini, Uni Eropa cukup penting bagi Indonesia sebagai tujuan ekspor, itulah kenapa kami perlu untuk jaga pasar sawit di Uni Eropa," ucap Donny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Whats New
KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

Whats New
Mengenal KPR Syariah, Fitur, Syarat Pengajuan Serta Keuntungannya

Mengenal KPR Syariah, Fitur, Syarat Pengajuan Serta Keuntungannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X