Blusukan ke Muara Angke, Menteri Trenggono: Banyak PR-nya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan blusukan ke kawasan pesisir utara Jakarta guna menampung masukan dari nelayan dan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan lainnya.

"Saya ingin belanja masalah dengan menyerap beberapa masukan nelayan. Saya ingin tahu apa aja yang jadi kendala," kata Sakti Wahyu Trenggono dilansir dari Antara, Senin (28/12/2020).

Ia menyapa para pedagang ikan yang berjualan hingga melihat langsung aktivitas bongkar muat cumi-cumi di Pelabuhan Muara Angke.

Trenggono memastikan akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka untuk mengubah citra pasar ikan yang kumuh menjadi pasar ikan yang terlihat bersih, higienis dan sehat.

Baca juga: Menteri Trenggono: Pokoknya Kita Bikin KKP Rebound

"Saya melihat juga ada pelelangan pasar ikan. Banyak PR-nya, saya akan kerja sama dengan Pemda untuk perbaikan sistem. Supaya pasar ikan tidak lagi dilihat kumuh," ucap dia.

Usai berkeliling di Pelabuhan Muara Angke, Trenggono melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dan meninjau kegiatan bongkar hasil tangkapan ikan.

Sebagai informasi, data produksi pendaratan ikan di PPS Nizam Zachman periode Januari-November 2020 mencapai 65.983 ton dengan nilai mencapai Rp 1,3 triliun.

Sementara itu produksi ikan yang masuk dari luar pelabuhan melalui jalur darat dan kapal pengangkut ikan untuk didistribusikan di PPS pada periode yang sama mencapai hingga 94.387 ton dengan nilai sebesar Rp 2,3 triliun.

Baca juga: Baru Dilantik Jadi Menteri KP, Trenggono Tak Sabar Bertemu Nelayan

Ke depan, dia berjanji akan berkeliling ke sejumlah pesisir di Indonesia untuk menyerap lebih banyak masukan dari para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.

"Saya akan pergi terus ke pesisir Indonesia sampai saya mendapatkan kebijakan tepat untuk nelayan," tegas dia.

Trenggono mengutarakan harapannya agar kehadirannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa membawa manfaat dan dampak positif bagi nelayan.

Didesak cabut izin ekspor benur

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar tidak mengikuti jejak Edhy Prabowo.

Walhi lalu menantang Trenggono untuk membatalkan kebijakan ekspor benih lobster. Pasalnya, kebijakan itulah asal mula Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap izin ekspor benur dan penentuan jasa kargo.

Baca juga: Ingin Lebih Baik dari Edhy Prabowo, Menteri Trenggono Ditantang Cabut Izin Ekspor Benur

"Kalau semangatnya akan lebih baik dari Edhy Prabowo, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membatalkan kebijakan ekspor bibit lobster," kata Kordinator Kampanye Walhi Edo Rakhman dalam siaran pers.

Tak cuma soal ekspor benur, Walhi juga mendesak menteri baru untuk mengintervensi Ranperda RZWP3K Provinsi Bali yang telah dikirimkan oleh Gubernur Bali ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.