Luhut Soal Pembangunan Infrastruktur Logistik: Mudah Mengkritik tetapi Tidak Mudah Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program pembangunan infrastruktur, terutama untuk penguatan infrastruktur logistik di Indonesia bukan hal yang mudah dilakukan.

Dia menambahkan, pemerintah tengah melakukan beragam perbaikan untuk menekan tarif logistik di dalam negeri.

"Ini bukan perkara mudah, mudah mengkritik tapi tidak semudah itu melakukan," ujar Luhut dalam webinar Kaleidoskop 2020, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Sandiaga: Menurut Pak Luhut, 120 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Hadir pada Kuartal I 2021

Menurut Luhut, sejak program pembangunan infrastruktur logisitk diinisasi tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah trayek kapal, yakni dari 6 trayek menjadi 26 trayek melalui 100 pelabuhan singgah.

Selain itu, dengan program tol laut yang dijalankan pemerintah, terjadi penurunan didsparitas harga pokok di kawasan barat dan timur Indonesia dengan variasi harga di kisaran 14,1 persen dan 17,1 persen.

"Selain itu, kapal juga digunakan untuk muatan balik bagi produk daerah termasuk UMKM, sehingga UMKM daerah bisa berkembang," jelas Luhut.

"Hal ini bisa menggerakkan perekonomian setempat dan mengurangi biaya logisitik," ujar dia.

Luhut mengatakan, upaya pemerintah untuk mengurangi biaya logistik juga dilakukan agar daya saing investasi dalam negeri bisa meningkat.

Baca juga: Kaleidoskop 2020: Setahun Urusan Investasi di Tangan Luhut, Lobi-lobi hingga ke Gedung Putih

Sehingga, menjadi penting melakukan konsolidasi pelabuhan di Indonesia agar bisa langsung melakukan pengiriman ke luar negeri.

Dengan jumlah investasi yang meningkat sejalan dengan pembangunan infrastruktur, maka harapannya jumlah lapangan kerja juga akan meningkat.

"Karena direct call dari tujuh atau delapan pelabuhan kita bisa mengurangi cost mungkin 30 persen hingga 40 persen di pelabuhan, ini akan berdampak positif ke perekonomian masyarakat," ujar dia.