Kompas.com - 02/01/2021, 11:43 WIB
Peserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Surabaya, Selasa (22/9/2020). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya menggelar ujian SKB yang diikuti 1.142 peserta CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. AFP/JUNI KRISWANTOPeserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Surabaya, Selasa (22/9/2020). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya menggelar ujian SKB yang diikuti 1.142 peserta CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa seluruh ASN tidak boleh terlibat dalam keanggotaan maupun aktivitas organisasi terlarang.

Keterlibatan dalam organisasi yang dilarang pemerintah masuk dalam kategori pelanggaran berat, sehingga sanksinya bisa berupa pemecatan.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono, mengungkapkan larangan terlibat dalam aktivitas organisasi terlarang berkaitan dengan sumpah ASN.

"BKN selaku instansi pembina kepegawaian, mengarahkan ASN agar tidak terlibat dalam organisasi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai organisasi terlarang," terang Paryono dalam keterangannya, Sabtu (2/1/2021).

Baca juga: Kenaikan Tunjangan Kinerja PNS Tahun 2021 Ditunda

Kata dia, ASN terikat dengan sumpah untuk setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

ASN yang setelah diputuskannya sebuah organisasi sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah, namun tetap menjadi anggota, mendukung, terafiliasi atau menjadi simpatisan organisasi tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3, mengatur kewajiban PNS untuk setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah.

Sementara di Pasal 4 PP tersebut, PNS diwajibkan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Gaji PNS Mau Naik di 2021, Pegawai Terendah Minimal Dapat Rp 9 Juta

Sesuai ketentuan Pasal 10 angka 1 PP Nomor 53 Tahun 2010, pelanggaran terhadap Pasal 3 PP tersebut, apabila berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP tersebut terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Tempat di Jakarta yang Pengunjungnya Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Daftar Tempat di Jakarta yang Pengunjungnya Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Whats New
Kesenjangan Internet di RI Masih Tinggi, Bank Dunia Rekomendasikan 3 Hal Ini

Kesenjangan Internet di RI Masih Tinggi, Bank Dunia Rekomendasikan 3 Hal Ini

Whats New
Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Whats New
Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Whats New
Pos Indonesia Berniat Kembali Garap E-Commerce

Pos Indonesia Berniat Kembali Garap E-Commerce

Whats New
Tahun Lalu Rugi Rp 2,1 Triliun, Saratoga Berhasil Raup Laba Rp 15,3 Triliun pada Semester I 2021

Tahun Lalu Rugi Rp 2,1 Triliun, Saratoga Berhasil Raup Laba Rp 15,3 Triliun pada Semester I 2021

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kento Momota Out, Rahmat Erwin Abdullah Mengguncang Tokyo

[KURASI KOMPASIANA] Kento Momota Out, Rahmat Erwin Abdullah Mengguncang Tokyo

Rilis
Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Terbaru, Ada Siapa Saja?

Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Terbaru, Ada Siapa Saja?

Whats New
Soal Operasional Transjakarta, Serikat Pekerja:  Pak Anies Tolong Pak...

Soal Operasional Transjakarta, Serikat Pekerja: Pak Anies Tolong Pak...

Whats New
Cara Daftar Beasiswa Anak Pedagang Kaki Lima dari Sandiaga Uno

Cara Daftar Beasiswa Anak Pedagang Kaki Lima dari Sandiaga Uno

Whats New
Luhut Minta Lab PCR Tersedia hingga Kabupaten/Kota

Luhut Minta Lab PCR Tersedia hingga Kabupaten/Kota

Whats New
IHSG Pagi Menguat Tembus Level 6.100, Rupiah Masih Lemah

IHSG Pagi Menguat Tembus Level 6.100, Rupiah Masih Lemah

Whats New
Sebelum Beli Valas, Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank Besar

Sebelum Beli Valas, Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank Besar

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Whats New
Perusahaan Komponen Otomotif Ini Buka Lowongan, Cek Posisi dan Syaratnya

Perusahaan Komponen Otomotif Ini Buka Lowongan, Cek Posisi dan Syaratnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X