Soal Pupuk Subsidi, Komisi IV DPR: Kalau Presiden Omong, Baru Sibuk

Kompas.com - 18/01/2021, 13:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI terkait permasalahan pupuk subsidi yang kerap terjadi setiap tahunnya.

Dalam rapat itu, Ketua Komisi IV dari Fraksi PDIP Sudin mengatakan, Kementan dan perusahaan pupuk BUMN harus selalu sigap dan serius dalam menangani permasalahan pupuk subsidi, jangan hanya ketika mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Permasalahan pupuk bersubsidi bagi petani harus dibahas bukan sebagai isu sesaat. Kalau Presiden sudah omong baru semua sibuk, bilang 'jadi cambuk bagi kami', padahal menurut saya itu peringatan," ujarnya dalam rapat yang ditayangan secara virtual, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Ekonomi China Tumbuh 2,3 Persen pada 2020

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Jokowi sempat mempersoalkan besarnya anggaran pupuk subsidi Rp 33 triliun tiap tahun, sementara beberapa produk pangan masih ada yang bergantung dari impor. Di sisi lain, petani juga sering mengeluhkan susahnya mendapat pupuk subsidi.

Menurut Sudin persoalan langkanya pupuk subsidi ada pada arus distribusi. Ia bilang, pihaknya sudah meminta pemerintah untuk memiliki data yang akurat terkait kebutuhan pupuk subsidi di setiap daerah, sehingga distribusi bisa dilakukan dengan tepat.

Sayangnya, lanjut dia, hal itu belum bisa dipenuhi hingga kejadian pupuk subsidi langka menjadi berulang. Sudin juga menyoroti persoalan data terhadap implementasi program Kartu Tani yag dinilai belum maksimal.

Ia mencontohkan, seperti di Provinsi Lampung yang berdasarkan data terdapat 687.000 petani, namun hanya sekitar 55.000 petani yang menerima Kartu Tani. Padahal Kartu Tani secara bertahap menjadi sarana pendataan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Itu berdasarkan laporan yang saya dapat dari Kepala Dinas Provinsi Lampung," ungkapnya.

Sudin menegaskan, untuk Kementan bisa memperbaiki lebih dahulu pola pelaksanaan Kartu Tani, termasuk pola penyaluran pupuk bersubsidi. Hal ini agar anggaran negara untuk kedua program bisa terlaurkan dengan tepat sasaran dan hasil yang didapatkan pun optimal.

"Pelaksanaan Kartu Tani harus pada saat sistem sudah siap, barulah dilakukan uji coba penerapan. Selain itu, Komisi VI juga berharap pemerintah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi selalu memperhatikan kendala-kendala teknis di lapangan," pungkasnya.

Baca juga: Beli Saham Pakai Utang? Simak Ini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Salah Satu Direktur Undur Diri, Blue Bird Akan Gelar RUPS November 2022

Salah Satu Direktur Undur Diri, Blue Bird Akan Gelar RUPS November 2022

Whats New
CFS Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap Korean Spicy Chicken, Warga Diimbau Tak Konsumsi, Apa Sebabnya?

CFS Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap Korean Spicy Chicken, Warga Diimbau Tak Konsumsi, Apa Sebabnya?

Whats New
Jokowi Perintahkan BUMN Beli Produk Petani Lokal, Ini Respons Stafsus Erick Thohir

Jokowi Perintahkan BUMN Beli Produk Petani Lokal, Ini Respons Stafsus Erick Thohir

Whats New
Harga Minyak Dunia Turun tapi Rupiah Melemah, Sri Mulyani: Berimbas ke Anggaran Subsidi BBM

Harga Minyak Dunia Turun tapi Rupiah Melemah, Sri Mulyani: Berimbas ke Anggaran Subsidi BBM

Whats New
Fokuskan Bank Mayora Jadi Bank Digital Khusus UMKM, BNI Akan Tawarkan Bunga Kredit Lebih Rendah

Fokuskan Bank Mayora Jadi Bank Digital Khusus UMKM, BNI Akan Tawarkan Bunga Kredit Lebih Rendah

Whats New
Sebagian Pengemudi Sudah Dapat BLT Ojol, Berapa Jumlahnya?

Sebagian Pengemudi Sudah Dapat BLT Ojol, Berapa Jumlahnya?

Whats New
IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Peringati 100 Hari Kerja Mendag Zulhas, IKAPPI: Jangan Banyak Pencitraan..

Peringati 100 Hari Kerja Mendag Zulhas, IKAPPI: Jangan Banyak Pencitraan..

Whats New
Erick Thohir: Kapan Kita Sadar kalau Impor Terus?

Erick Thohir: Kapan Kita Sadar kalau Impor Terus?

Whats New
Info Biaya Admin BCA Blue atau Silver beserta Limit Transaksinya

Info Biaya Admin BCA Blue atau Silver beserta Limit Transaksinya

Whats New
Update Rute dan Jadwal KA Sembrani Jakarta - Surabaya 2022

Update Rute dan Jadwal KA Sembrani Jakarta - Surabaya 2022

Whats New
Pendaftaran Seleksi PPG Prajabatan Gelombang 2 Diperpanjang, Klik ppg.kemdikbud.go.id

Pendaftaran Seleksi PPG Prajabatan Gelombang 2 Diperpanjang, Klik ppg.kemdikbud.go.id

Whats New
Erick Thohir Bakal Bangun Pos Block di Bandung dan Surabaya

Erick Thohir Bakal Bangun Pos Block di Bandung dan Surabaya

Whats New
Rupiah Masih Bertengger di Rp 15.100, Ini Strategi BI untuk Mengatasinya

Rupiah Masih Bertengger di Rp 15.100, Ini Strategi BI untuk Mengatasinya

Whats New
Terus Melemah, Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 15.200 Per Dollar AS

Terus Melemah, Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 15.200 Per Dollar AS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.