Soal Pupuk Subsidi, Komisi IV DPR: Kalau Presiden Omong, Baru Sibuk

Kompas.com - 18/01/2021, 13:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI terkait permasalahan pupuk subsidi yang kerap terjadi setiap tahunnya.

Dalam rapat itu, Ketua Komisi IV dari Fraksi PDIP Sudin mengatakan, Kementan dan perusahaan pupuk BUMN harus selalu sigap dan serius dalam menangani permasalahan pupuk subsidi, jangan hanya ketika mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Permasalahan pupuk bersubsidi bagi petani harus dibahas bukan sebagai isu sesaat. Kalau Presiden sudah omong baru semua sibuk, bilang 'jadi cambuk bagi kami', padahal menurut saya itu peringatan," ujarnya dalam rapat yang ditayangan secara virtual, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Ekonomi China Tumbuh 2,3 Persen pada 2020

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Jokowi sempat mempersoalkan besarnya anggaran pupuk subsidi Rp 33 triliun tiap tahun, sementara beberapa produk pangan masih ada yang bergantung dari impor. Di sisi lain, petani juga sering mengeluhkan susahnya mendapat pupuk subsidi.

Menurut Sudin persoalan langkanya pupuk subsidi ada pada arus distribusi. Ia bilang, pihaknya sudah meminta pemerintah untuk memiliki data yang akurat terkait kebutuhan pupuk subsidi di setiap daerah, sehingga distribusi bisa dilakukan dengan tepat.

Sayangnya, lanjut dia, hal itu belum bisa dipenuhi hingga kejadian pupuk subsidi langka menjadi berulang. Sudin juga menyoroti persoalan data terhadap implementasi program Kartu Tani yag dinilai belum maksimal.

Ia mencontohkan, seperti di Provinsi Lampung yang berdasarkan data terdapat 687.000 petani, namun hanya sekitar 55.000 petani yang menerima Kartu Tani. Padahal Kartu Tani secara bertahap menjadi sarana pendataan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Itu berdasarkan laporan yang saya dapat dari Kepala Dinas Provinsi Lampung," ungkapnya.

Sudin menegaskan, untuk Kementan bisa memperbaiki lebih dahulu pola pelaksanaan Kartu Tani, termasuk pola penyaluran pupuk bersubsidi. Hal ini agar anggaran negara untuk kedua program bisa terlaurkan dengan tepat sasaran dan hasil yang didapatkan pun optimal.

"Pelaksanaan Kartu Tani harus pada saat sistem sudah siap, barulah dilakukan uji coba penerapan. Selain itu, Komisi VI juga berharap pemerintah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi selalu memperhatikan kendala-kendala teknis di lapangan," pungkasnya.

Baca juga: Beli Saham Pakai Utang? Simak Ini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Whats New
Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Whats New
Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Whats New
XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Rilis
Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Whats New
Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Earn Smart
Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Spend Smart
Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Whats New
Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Whats New
East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

Whats New
Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Whats New
Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Rilis
6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

Whats New
Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Whats New
Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.