Erick Thohir Tak Ingin Lembaga Pengelola Investasi Indonesia seperti 1MDB

Kompas.com - 22/01/2021, 15:43 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020). ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah ingin membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang tak sama dengan negara tetangga lainnya.

Mantan bos Inter Milan itu mencontohkan, dia tak ingin SWF yang dibentuk pemerintah seperti yang terjadi di 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

“Ini yang kita harapkan SWF yang sangat berbeda dengan SWF tetangga, yang di mana kemarin ada kasus-kasus sedikit seperti 1MDB atau yang lainnya. SWF yang kita bentuk adalah SWF yang fokus kepada aset yang ada di nasional,” ujar Erick dalam webinar, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: KPPU Buka Opsi Teliti Persoalan Lonjakan Harga Daging Sapi

Erick menjelaskan, LPI yang dibentuk pemerintah ditujukan untuk mendorong pembangunan yang ada di Tanah Air. Namun, pembangunan yang akan dilakukan tak akan mengandalkan utang dari negara lain.

“Kami ingin mempercepat daripada investasi yang ada di Indonesia, tetapi tidak dengan utang, tetapi kita mencari tambahan modal dengan berpartner,” kata dia.

Pendiri Mahaka Media ini menginginkan investasi yang masuk ke Indonesia bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Ini lah kita harapkan bagaimana kita bisa menciptakan investasi yang bersahabat,” ungkapnya.

Erick menambahkan, sudah saatnya Indonesia menjadi negara produsen, bukan lagi negara konsumen. Sebab, Indonesia punya market yang besar untuk menjadi negara produsen.

“Tapi yang kita harus ketahui dalam menjadi negara produsen kita juga harus disupport tiga hal. Tidak hanya market, logistik, tapi juga pendanaan,” ucap dia.

1MDB merupakan perusahaan investasi milik Malaysia yang didirikan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2009 lalu. Perusahaan itu didirikan untuk mendorong investasi dan menstimulasi perekonomian Negeri Jiran.

Baca juga: Pemerintah Dapat Utang Rp 7,05 Triliun dari Bank Dunia

Namun, pada Juli 2020 lalu pengadilan di Malaysia menghukum Najib Razak 12 tahun penjara atas tujuh dakwaan terhadapnya dalam kasus korupsi 1MDB.

Tujuh dakwaan tersebut meliputi pelanggaran kepercayaan kriminal, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dilansir dari BBC, Selasa (28/7/2020), Najib didakwa pengadilan atas kasus korupsi skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang bernilai miliaran rupiah.

Kasus tersebut juga mengejutkan kancah perpolitikan Malaysia yang mengarah kepada penggulingan Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang telah berkuasa di Malaysia selama 61 tahun.

Baca juga: Perlu Waktu 7 Tahun Untuk Balik Modal, Bagaimana Cara Merawat Panel Surya?



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X