Selesaikan Masalah Jiwasraya, Pemerintah Suntik Modal Rp 20 Triliun ke BPUI

Kompas.com - 09/02/2021, 11:34 WIB
Ilustrasi Jiwasraya KONTAN/Cheppy A. MuchlisIlustrasi Jiwasraya

"Jadi kita tidak memberikan ini hanya untuk membayar, karena kalau kita kasih langsung ke Jiwasraya dipakai untuk bayar polis, kita sudah kehilangan semuanya," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menambahkan, cara terbaik mengatasi persoalan perusahaan asuransi adalah dengan mempertahankan sifat polis yang dimiliki oleh setiap nasabah.

Oleh sebab itu, perlu restrukturisasi.

Baca juga: Kadin Sebut Aturan Vaksinasi Mandiri Bakal Terbit Minggu Depan, Maret Dilaksanakan

"Jadi kalau tadinya ada satu polis yang menjanjikan pembayaran 5-10 tahun mendatang, idealnya memang dipertahankan 5-10 tahun. Begitu juga kalau polis itu menjanjikan pembayaran pensiun, maka kita juga mengusahakan pembayaran yang diganti dengan perusahaan lain pun, tetap hasilnya pembayaran pensiun," jelasnya.

Isa mengatakan, skema tersebut yang sedang diupayakan pemerintah untuk menangani permasalahan pada Jiwasraya.

Hak-hak nasabah dalam polis akan dipertahankan dengan restrukturisasi yang kemudian dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa lainnya yaitu BPUI.

Oleh sebab itu, agar BPUI bisa menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa secara sehat dan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka disuntikkan modal Rp 20 triliun guna memiliki RBC 120 persen.

Isa mengungkapkan, untuk meningkatkan RBC BPUI tak bisa dilakukan dengan mengandalkan aset-aset yang disita dari para oknum dalam kasus Jiwasraya.

Sebab, aset sitaan tersebut berupa properti dan bentuk usaha yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset yang diperhitungkan untuk penghitungan RBC.

"Sehingga kalau itu yang digunakan, tentu enggak akan klop di dalam BPUI-nya. Maka untuk sementara ini harus diisi dengan aset yang diperkenankan dan dalam hal ini yang paling mudah adalah dengan PMN tunai," papar dia.

Isa menambahkan, nantinya aset-aset rampasan dari permasalahan Jiwasraya akan tetap dikelola oleh negara.

Pilihannya bisa langsung diberikan ke Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu atau diserahkan ke BUMN lain yang relavan untuk akhirnya dikelola.

"Jadi kami sebenarnya memberikan maksimum sampai Rp 20 triliun (ke BPUI untuk masalah Jiwasraya), tapi sebetulnya pemerintah juga mendapatkan barang-barang rampasan yang kemudian akan dikelola," pungkas Isa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Spend Smart
Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Earn Smart
Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Whats New
Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Whats New
LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'

LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"

Whats New
Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Rilis
Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Whats New
Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Whats New
Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Rilis
Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Whats New
Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Work Smart
Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Whats New
Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Whats New
Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.