Selesaikan Masalah Jiwasraya, Pemerintah Suntik Modal Rp 20 Triliun ke BPUI

Kompas.com - 09/02/2021, 11:34 WIB
Ilustrasi Jiwasraya KONTAN/Cheppy A. MuchlisIlustrasi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal negara (PMN) ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI senilai Rp 20 triliun.

Dana itu akan digunakan untuk menyelesaikan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pelunasan polis nasabah Jiwasraya akan dilakukan pemerintah melalui Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan bernama Indonesia Financial Group (IFG) dengan proses polisnya akan dilakukan oleh anak usaha IFG yaitu IFG Life.

Baca juga: Sebelum Beli Valas, Intip Dulu Kurs Rupiah Hari Ini

Adapun BPUI merupakan induk dari holding tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, restrukturisasi polis nasabah Jiwasraya nantinya akan masuk ke BPUI. Sehingga sebagai perusahaan yang akan menggarap bisnis asuransi jiwa, BPUI perlu untuk menjaga risk based capital (RBC) 120 persen.

"Jadi uang itu (Rp 20 triliun) untuk memenuhi sebuah institusi yang mampu menangani berbagai tagihan nasabah polis (Jiwasraya), yang sekarang dimasukkan dalam perusahaan asuransi baru (BPUI)," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/2/2021).

Menurut dia, penyelamatan Jiwasraya melalui suntikan modal ke BPUI sebagai upaya pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap produk asuransi perusahaan pelat merah.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk penyelesaian masalah Jiwaraya, mulai dari aksi korporasi, penegakan hukum, dan membangun korporasi asuransi jiwa baru yakni BPUI.

Baca juga: Fundamental Bagus, Saham-saham BUMN Jadi Incaran Investor

Ia mengatakan, jika PMN tersebut langsung diberikan kepada Jiwasraya, maka dana akan habis untuk membayar polis-polis yang ingin diklaim nasabah.

Oleh sebab itu perlu untuk merestrukturisasi dan mengalihkannya ke BPUI.

"Jadi kita tidak memberikan ini hanya untuk membayar, karena kalau kita kasih langsung ke Jiwasraya dipakai untuk bayar polis, kita sudah kehilangan semuanya," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menambahkan, cara terbaik mengatasi persoalan perusahaan asuransi adalah dengan mempertahankan sifat polis yang dimiliki oleh setiap nasabah.

Oleh sebab itu, perlu restrukturisasi.

Baca juga: Kadin Sebut Aturan Vaksinasi Mandiri Bakal Terbit Minggu Depan, Maret Dilaksanakan

"Jadi kalau tadinya ada satu polis yang menjanjikan pembayaran 5-10 tahun mendatang, idealnya memang dipertahankan 5-10 tahun. Begitu juga kalau polis itu menjanjikan pembayaran pensiun, maka kita juga mengusahakan pembayaran yang diganti dengan perusahaan lain pun, tetap hasilnya pembayaran pensiun," jelasnya.

Isa mengatakan, skema tersebut yang sedang diupayakan pemerintah untuk menangani permasalahan pada Jiwasraya.

Hak-hak nasabah dalam polis akan dipertahankan dengan restrukturisasi yang kemudian dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa lainnya yaitu BPUI.

Oleh sebab itu, agar BPUI bisa menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa secara sehat dan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka disuntikkan modal Rp 20 triliun guna memiliki RBC 120 persen.

Isa mengungkapkan, untuk meningkatkan RBC BPUI tak bisa dilakukan dengan mengandalkan aset-aset yang disita dari para oknum dalam kasus Jiwasraya.

Sebab, aset sitaan tersebut berupa properti dan bentuk usaha yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset yang diperhitungkan untuk penghitungan RBC.

"Sehingga kalau itu yang digunakan, tentu enggak akan klop di dalam BPUI-nya. Maka untuk sementara ini harus diisi dengan aset yang diperkenankan dan dalam hal ini yang paling mudah adalah dengan PMN tunai," papar dia.

Isa menambahkan, nantinya aset-aset rampasan dari permasalahan Jiwasraya akan tetap dikelola oleh negara.

Pilihannya bisa langsung diberikan ke Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu atau diserahkan ke BUMN lain yang relavan untuk akhirnya dikelola.

"Jadi kami sebenarnya memberikan maksimum sampai Rp 20 triliun (ke BPUI untuk masalah Jiwasraya), tapi sebetulnya pemerintah juga mendapatkan barang-barang rampasan yang kemudian akan dikelola," pungkas Isa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengapa Kasus Omicron Meningkat? Ini Kata Sri Mulyani

Mengapa Kasus Omicron Meningkat? Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Whats New
Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Whats New
Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.