Selesaikan Masalah Jiwasraya, Pemerintah Suntik Modal Rp 20 Triliun ke BPUI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal negara (PMN) ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI senilai Rp 20 triliun.

Dana itu akan digunakan untuk menyelesaikan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pelunasan polis nasabah Jiwasraya akan dilakukan pemerintah melalui Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan bernama Indonesia Financial Group (IFG) dengan proses polisnya akan dilakukan oleh anak usaha IFG yaitu IFG Life.

Baca juga: Sebelum Beli Valas, Intip Dulu Kurs Rupiah Hari Ini

Adapun BPUI merupakan induk dari holding tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, restrukturisasi polis nasabah Jiwasraya nantinya akan masuk ke BPUI. Sehingga sebagai perusahaan yang akan menggarap bisnis asuransi jiwa, BPUI perlu untuk menjaga risk based capital (RBC) 120 persen.

"Jadi uang itu (Rp 20 triliun) untuk memenuhi sebuah institusi yang mampu menangani berbagai tagihan nasabah polis (Jiwasraya), yang sekarang dimasukkan dalam perusahaan asuransi baru (BPUI)," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/2/2021).

Menurut dia, penyelamatan Jiwasraya melalui suntikan modal ke BPUI sebagai upaya pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap produk asuransi perusahaan pelat merah.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk penyelesaian masalah Jiwaraya, mulai dari aksi korporasi, penegakan hukum, dan membangun korporasi asuransi jiwa baru yakni BPUI.

Baca juga: Fundamental Bagus, Saham-saham BUMN Jadi Incaran Investor

Ia mengatakan, jika PMN tersebut langsung diberikan kepada Jiwasraya, maka dana akan habis untuk membayar polis-polis yang ingin diklaim nasabah.

Oleh sebab itu perlu untuk merestrukturisasi dan mengalihkannya ke BPUI.

"Jadi kita tidak memberikan ini hanya untuk membayar, karena kalau kita kasih langsung ke Jiwasraya dipakai untuk bayar polis, kita sudah kehilangan semuanya," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menambahkan, cara terbaik mengatasi persoalan perusahaan asuransi adalah dengan mempertahankan sifat polis yang dimiliki oleh setiap nasabah.

Oleh sebab itu, perlu restrukturisasi.

Baca juga: Kadin Sebut Aturan Vaksinasi Mandiri Bakal Terbit Minggu Depan, Maret Dilaksanakan

"Jadi kalau tadinya ada satu polis yang menjanjikan pembayaran 5-10 tahun mendatang, idealnya memang dipertahankan 5-10 tahun. Begitu juga kalau polis itu menjanjikan pembayaran pensiun, maka kita juga mengusahakan pembayaran yang diganti dengan perusahaan lain pun, tetap hasilnya pembayaran pensiun," jelasnya.

Isa mengatakan, skema tersebut yang sedang diupayakan pemerintah untuk menangani permasalahan pada Jiwasraya.