Fakta Seputar Utang Pemerintah Era Jokowi yang Tembus Rp 6.074 Triliun

Kompas.com - 17/02/2021, 10:16 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis total utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) per Desember 2020 yakni sebesar Rp 6.074,56 triliun.

Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 38,68 persen. Utang tersebut berasal dari utang domestik ditambah utang luar negeri.

Dikutip dari Kontan, Rabu (17/2/2021), secara tahunan rasio utang pemerintah tersebut meningkat dari level 29 persen terhadap PDB pada Desember 2019 yang lalu.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo pun menanggapi soal polemik utang pemerintah yang melonjak ini. Menurutnya, meski rasio meningkat tetapi Indonesia tidak pernah gagal membayar.

Baca juga: Membandingkan Utang Luar Negeri RI di Era Jokowi dan SBY

“Kita tidak pernah default membayar utang. Bahkan, ketika rasio kita masih cukup tinggi,” kata Prastowo.

Mengutip keterangan dalam buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa edisi Januari 2021, meskipun meningkat, tetapi rasio utang pemerintah per akhir tahun lalu masih di bawah batasan yang diatur Undang-Undang (UU).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi, dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah di angka 60 persen.

Dengan begitu, sejauh ini komposisi utang pemerintah tetap terjaga di bawah batas tersebut, sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makroekonomi.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Kini Rp 5.803 Triliun, Jokowi Langgar Janji?

Sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang tersebut, pemerintah juga telah upayakan kemandirian pembiayaan. Ini terlihat dari komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).

Selain itu, posisi utang pemerintah pusat memang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Penjelasan Sri Mulyani

Sementara dikutip dari Antara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah berusaha cermat dalam mengelola defisit APBN. Bahkan kondisi Indonesia, masih jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara lain.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.